Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Angket KPK
Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden
2017-09-19 10:10:53
 

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi dan Masinton Pasaribu menggelar jumpa pers di Jakarta, Senin (18/9).(Foto: Runi)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pansus Hak Angket DPR RI untuk KPK mengklaim telah memiliki temuan-temuan signifikan selama Pansus bekerja. Hasil temuan ini nantinya juga akan diperlihatkan kepada Presiden Joko Widodo saat berkonsultasi.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Masinton Pasaribu menyampaikan hal itu usai konperensi pers di Media Ceter DPR RI, Senin (18/9). Semua temuan ini sesuai fakta dan data. Saat rapat paripurna DPR tanggal 28 September 2017 nanti, semua temuan ini juga akan dilaporkan sekaligus sebagai bahan Pansus untuk menyusun rekomendasi.

"Pansus mendapat temuan yang signifikan tentang tata kelola kelembagaan KPK, tata kelola anggaran KPK, tata kelola SDM KPK, dan penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi oleh KPK. Pansus minta rapat konsultasi dengan Presiden sebelum tanggal 28 September," kata Masinton.

Bila Presiden tak berkenan bertemu Pansus, kata Masinton, itu tak masalah. Yang jelas, Pansus lewat Pimpinan DPR sudah menganjurkan kepada Presiden untuk meluangkan waktu berkonsultasi. "Saya yakin Presiden punya pendirian yang kokoh dan punya keyakinan yang kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi kita ke depan," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Dengan bertermu Presiden, tentu ada informasi yang utuh yang diterima Presiden menyangkut KPK. Dan semua temuan signifikan ini perlu disampaikan pula kepada presiden apa adanya. "Kami cuma ingin menyampaikan temuan. Hasil temuan ini harus berdasarkan fakta dan data yang kami temukan di Pansus. Tidak ada maksud memengaruhi presiden," kilah Anggota Komisi III tersebut.

Sementara, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi dan Masinton Pasaribu mengaku, Pihaknya telah berkirim surat kepada Pimpinan DPR dan meminta diadakan Rapat Konsultasi dengan Presiden. Rapat Konsultasi diharapkan digelar sebelum tanggal 28 September. Surat tersebut sudah dikirim ke Pimpinan DPR dan akan segera dikirim ke Presiden.

Menurut Masinton, Pansus menemukan beberapa hal yang siginifikan, berkaitan 4 hal yakni tentang tata kelola kelembagan KPK, tata kelola Anggaran KPK, tata kelola Sumber Daya Manusia KPK dan Penegakan Hukum dalam hal pemerantasan korupsi. Dari beberpa temuan ini akan dilaporkan pada Rapat Paripurna tanggal 28 September mendatang.

Sebelum ke Rapat Pariupurna, Pansus akan menyampaikan kepada Presiden agar nanti bisa mengkaji dan memperlajari temuan Pansus dalam hal menata politik hukum dan pemberantasan korupsi ke depan agar semakin kokoh dan semakin maju serta negara mampu membangun system anti korupsi yang lebih baik.

Dalam jumpa pers ini, Pimpinan Pansus juga membawa lima koper berkas terdiri laporan hasil RDP dan RDPU Pansus Angket KPK, Hasil Audit BPK atas Laporan keuangan KPK, Berkas Pengaduan Posko Angket KPK, Daftar Temuan Angket KPK dan Laporan Temuan Pansus Angket KPK.

Saat ditanya sejauhmana keterikatan Presiden dengan Pansus untuk berkonsultasi, Taufik mengatakan kerja Pansus Angket adalah kerja konstitusional yang sangat penting. Sedangkan persoalan jadwal, itu persoalan lain apakah bisa memenuhi jadwal itu, tergantung Presiden.

"Kami berpikir, untuk melaporkan sebab akan memberikan pemahaman kepada Presiden dalam hal hubungan antar lembaga. Memang ini pertama kali Pansus mengajukan permohonan konsultasi tapi mestinya bisa bersama dengan Pimpinan DPR sehingga Presiden akan menghargai dan konsultasi bisa digelar," katanya.

Terkait Isi koper, kata Masinton berisi dokumen ada daftar asset sitaan KPK, juga ada dokumen SDM KPK Karena ada bebrapa pegawai KPK diangkat tanpa surat persetujuan instusi asal pegawai yang bersangkutan.

Ketika didesak apakah temuan itu akan dikonfirmasi dan klarifikasi kepada KPK, Pansus Angket berharap KPK bisa hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Dimana sesuai amanat UU, pertanggungjawaban dan laporan KPK disampaikan kepada Presiden, BPK dan DPR-RI. Ini dimaksudkan agar terang benderang dan tidak sepihak, maka kehadiran KPK menjadi penting. "Kalaupun KPK tidak hadir, kami tetap melaporkan fakta-fakta ini dalam Rapat Paripurna DPR. Kalau KPK tidak hadir yang rugi rakyat," kata Masinton lagi.(mh,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Angket KPK
 
  Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden
  Jimly Anjurkan MK Segera Keluarkan Putusan
  Diancam Ketua KPK, Komisi III Akan Laporkan Agus Raharjo Ke Bareskrim
  Angket KPK, Banyak Kebenaran Yang Perlu Dibela dan Kesalahan yang Perlu Dikoreksi
  KPK Dinilai Tak Transparan Mengelola Rampasan
 
ads

  Berita Utama
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

 

  Berita Terkini
 
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas

Refleksi 3 Tahun Jokowi-JK, Utang Negara Hambat Pembangunan

Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2