Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pansus Pemilu
Pansus Pemilu Diminta Segera Tuntaskan 5 Isu Krusial
2017-07-03 16:07:53
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Kordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mengatakan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemilu segera tuntaskan lima isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu yang belum menemukan kesepakatan, paling lambat tanggal 20 Juli 2017.

"Pansus harus menemukan kesepakatan lima isu itu, kalau tidak bisa dengan mufakat ya voting, paling lambat tanggal 20 Juli, tidak boleh lebih," tegas Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Salah satu isu krusial yang belum menemukan kesepakatan, lanjut Fadli yaitu mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Terkait permasalahan itu, Ia mengusulkan Presidential Threshold(PT) harus 0% atau dihapus. Sebab, ini merupakan konsekuensi dari pemilihan umum Presiden (Pilpres) dan pemilu Legislatif (Pileg) yang akan digelar serentak mulai tahun 2019 mendatang.

"Yang paling ngotot masalah presidential threshold kan pemerintah. Sudah jelas-jelas serentak masih memaksakan presidential threshold. Ini tidak masuk akal, tidak nalar," kritisi Fadli.

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, logikanya, jika pelaksanaan Pilpres dan Pileg berlangsung serentak, maka tidak ada lagi ambang batas presiden. Zero bahkan harus dihapuskan. Sebaliknya, menurut Fadli, harus ada peningkatan untuk ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold).

"Ini termasuk yang paling diperdebatkan dan kelihatannya pemerintah memaksakan ambang batas presiden 20 persen," ungkap politisi dari F-Gerindra ini seraya menegaskan tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam pembahasn RUU pemilu dinilai karena ada kecenderungan pemerintah yang menginginkan munculnya capres-cawapres tunggal.

"Kita dalam konstitusi boleh atau berhak untuk memilih dan dipilih, jadi setiap WNI tidak boleh di persulit untuk dipilih, Jangan dibikin seolah-olah calon tunggal," pungkasnya.

Selain masalah presidential threshold, empat masalah lainnya antara lain ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi di DPR.(rnm/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pansus Pemilu
 
  Pansus Pemilu Diminta Segera Tuntaskan 5 Isu Krusial
  Rapat Pansus Pemilu Lanjutkan Pembahasan Isu-isu Krusial
  Pansus Pemilu Serap Aspirasi Diaspora Indonesia
  Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
  DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014
 
ads

  Berita Utama
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Sabu 6,52 Kg dengan 2 Bandar dari Batam ke Jakarta Melalui Jalur Darat Berhasil di Tangkap

DPR Tetap Bekerja dan Pansus Angket Tetap Selidiki KPK

 

  Berita Terkini
 
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

LRT Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil

Polsek Cimanggis Menangkap ibu yang Tega Membuang Bayinya ke Sumur

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Marine Plastic Debris Menjadi Ancaman Baru Negara Asean

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2