Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Pansus Pemilu Serap Aspirasi Diaspora Indonesia
2017-06-04 23:09:05
 

Ilustrasi. Tatacara pemungutan suara di TPS.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menerima delegasi Jaringan Diaspora Indonesia (IDN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/6) lalu.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, mengatakan kunjungan perwakilan diaspora Indonesia ini untuk menyampaikan secara resmi usulan mereka untuk dibentuknya daerah pemilihan luar negeri.

Permohonan ini untuk memberi ruang keterwakilan politik secara khusus terhadap 4.694.484 jiwa WNI yang berdomisili di luar negeri. Mengingat, selama ini keterwakilan mereka digabungkan dengan Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

"Sebelumnya pernah diusulkan tetapi tidak dibahas. Saya kira mereka serius mengusulkan, datang khusus dari Amerika makanya kemudian kita kasih berikan ruang untuk disampaikan di depan pemerintah dan tim perumus, jika disetujui maka akan dilempar kembali ke pansus," ungkap Lukman Edy.

Lebih lanjut, politisi dari F-PKB ini menjelaskan jika usulan tersebut disetujui tim perumus maka pansus akan memiliki beberapa opsi. Diantaranya, membentuk dapil luar negeri ataupun dengan penambahan jumlah anggota dapil DKI II sesuai jumlah penduduk luar negeri.

"Misalnya tadi saya usulkan, jumlah Warga Negara Indonesia di luar negeri kita konversikan dalam formula yang sama dengan yang ada dalam negeri. Artinya, harus ada penambahan jumlah anggota dapil dari DKI 2," jelasnya.

Menurutnya, kedua opsi tersebut memiliki peluang yang sama tergantung pada pembahasan pansus bersama pemerintah. Jikalaupun, sambung Edy, tidak akan dibuat dapil sendiri tetapi tetap bergabung di dapil DKI 2, maka ruang untuk mendaftarkan pencalegan dari WNI di luar negeri akan dibuka lebar.

Dia juga mendukung penguatan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk WNI di luar negeri. Sebab, selama ini penyelenggara pemilu di luar negeri bersifat ad hock. "Jika pendekatannya seperti itu, mau tidak mau harus ada KPU yang permanen di luar negeri, ada Bawaslu sehingga tahapan pemilu mulai dari verifikasi sampai pemilihan itu tahapannya di luar negeri," terangnya.

Sebelumnya, Presiden IDN Muhammad Al Arif mengungkapkan, jika diibaratkan suatu provinsi, jumlah diaspora Indonesia adalah provinsi terbesar ke-16 di Indonesia. Lebih besar dari populasi D.I Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur maupun Papua.

Untuk itu, pembentukan dapil luar negeri ini telah bertahun-tahun mereka suarakan agar aspirasi semakin didengar. Meskipun diaspora berada di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, tetapi menghilangkan hak keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

Menurut Arif, isu-isu yang dihadapi WNI di luar negeri sangat berbeda dengan isu-isu yang dihadapi oleh konstituen di Jakarta Pusat (900 jiwa) dan Jakarta Selatan (2,3 juta jiwa). Padahal, jumlah diaspora Indonesia lebih besar ketimbang kedua kota tersebut. Bahkan kalau melihat populasi dunia, 4,7 juta sama dengan populasi Irlandia dan Costa Rica.

Di sisi lain, ia menambahkan konsep dapil luar negeri bukan sesuatu yang baru dan sudah diterapkan di 11 negara di dunia. "Kami sangat ingin dipertimbangkan adanya dapil khusus luar negeri karena isu-isu yang dihadapi oleh kita sangat berbeda dengan apa yang dihadapi konstituen DKI 2, sehingga mereka bisa tetap berpartisipasi dalam proses politik, " ungkap Arif.(ann/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  KPU Siapkan 2 Alternatif PKPU Terkait Tahapan Pemilu 2019
  Rapat Pansus Pemilu Lanjutkan Pembahasan Isu-isu Krusial
  Pansus Pemilu Serap Aspirasi Diaspora Indonesia
  Presidential Threshold Tidak Dibutuhkan Lagi
  Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
 
ads

  Berita Utama
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman

Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot

Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M

 

  Berita Terkini
 
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

AKBP Tatan Dirsan Layak Ditiru, Hujan Deras dan Banjir Dilalui Demi Tugas pada Malam Takbiran

Valentino Rossi Juara MotoGP Assen

Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar

Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2