Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pansus Pemilu
Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
2017-05-24 08:20:50
 

Ilustrasi. RUU Pemilu.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menetapkan sifat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pansus memutuskan keanggotaan KPU & Bawaslu pusat hingga kabupaten dan kota bersifat permanen.

"Hampir semua fraksi setuju bahwa KPU dan Bawaslu itu sifatnya tetap, tidak ad hoc lagi. Tapi intinya keputusan soal KPU dan Bawaslu itu, sudah tetap," jelas anggota Pansus Pemilu Supratman Andi Agtas sesaat setelah pengambilan keputusan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Sembilan fraksi menyetujui keanggotaan KPU dan Bawaslu permanen. Sementara, Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui dengan catatan keputusan tersebut hanya berlaku hingga Pemilu 2019 saja. Sebaliknya, pada tahun 2024, F-PDI Perjuangan mengusulkan keanggotaan Bawaslu pusat hingga kabupaten dan kota bersifat ad hoc.

"Ini akan menjadi catatan, akan dimintai pendapat kepada fraksi-fraksi apakah usulan ini bisa diterima atau tidak, untuk menjadi catatan dalam pasal peralihannya," ungkap politisi yang juga menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan penguatan Bawaslu memang diperlukan terkait dengan penambahan kewenangannya. Sisi lain, hal ini ditujukan untuk memberikan kesetaraan posisi antara KPU dan Bawaslu.

"Bagaimana mungkin KPU yang menjadi bagian pengawasan, tapi posisi Bawaslu sebagai pengawas itu ad hoc," tandas politisi dari F-Gerindra ini.

Rapat pengambilan keputusan terhadap 14 materi krusial dalam Panja berlangsung sangat dinamis dan dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan jajaran. Rapat diskors hingga pukul 19.30 WIB malam ini.(ann/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
  Syarat Penyertaan LHKPN CaLeg dan Mantan Terpidana Korupsi Jadi Bahasan Menarik
  Kredibilitas, Integritas dan Netralitas KPU/ KPUD dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres
  Tak Lolos Peserta Pemilu, Dengan Serba Hitam Partai Republik Datangi Bawaslu
  Pengundian No Urut Parpol, KPU Tunjukan Simbol Transparansi dan Keadilan
 
ads

  Berita Utama
Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara

Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid

Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

 

  Berita Terkini
 
Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

AS dan Korut Persiapkan Pertemuan Puncak Trump-Kim, Setelah Sempat Dibatalkan

Kebakaran Hebat Kembali Musnahkan Ratusan Lapak di Pasar Segiri Samarinda

Ulama 212 Doakan Zulkifli Hasan Jadi Pemimpin Nasional

Revisi UU Terorisme Disahkan, Ini Pasal-Pasal Penting Perlu Diketahui

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2