Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPRD Kaur
Paripurna DPRD Kaur Alot terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD
2018-08-01 07:56:13
 

Tampak suasana saat rapat paripurna DPRD kabupaten Kaur, Selasa (31/7).(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, Bengkulu berlangsung alot terkait dengan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi yang dihadiri Ketua DPRD Kaur, Jailani, SIp bersama Wakil Ketua 1 Darhan. SIp, serta dari pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Kaur yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kaur Hj. Yulis Suti Sutri SKm pada, Senin (31/7).

Sidang Paripurna dilangsungkan dengan cukup alot, salah satu anggota fraksi partai Demokrat di DPRD Kaur dari Komisi 1 yakni Denny Setiawan, SH menanyakan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada pimpinan rapat yaitu Ketua DPRD Kaur, jawaban Ketua DPRD Kaur (pimpinan sidang) pada intinya, "anggota Dewan tidak harus mendapatkan laporan hasil audit keuangan, laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI bersipat "SANGAT RAHASIA", ujar Jailani SIp, Senin (31/7).

Selanjutnya, pada hari pukul 09.00 WIB sd 12.00 sidang di lanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif, terhadap laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Sidang kali ini berbeda dengan sehari sebelumnya, Ketua DPRD Kaur Jailani SIp dengan Wakil Ketua II, Mudianto SIp belum sempat hadir. Sidang Paripurna DPRD Kaur dengan agenda penyampaian "Jawaban Eksekutif" tentang rancangan peraturan daerah, terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan (APBD) tahun 2017.

Lagi-lagi, sidang paripurna mendapat kritikan lagi, menurut Denny Setiawan sidang paripurna ini bukan gampang dan harus jelas. "Jangan sampai dianggap seperti "Berbalas Pantun", kita harus merebut kembali predikat WTP, sebab saat ini Pemda Kaur dalam kondisi memprihatinkan mendapat predikat WDP, kinerja harus lebih ditingkatkan lagi untuk merebut predikat WTP," tegas Deni Setiawan SH.

Sidang dilanjutkan kembali pada siang hari nya, sidang di mulai lebih kurang pada pukul 13.00 WIB sd selesai, dengan agenda, persetujuan dari masing-masing fraksi di DPRD terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan (APBD) tahun 2017.

Sidang pengesahan rancangan peraturan daerah terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan menjadi Peraturan Daerah Kaur, dipimpin oleh wakil ketua 1 Darhan SIp.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > DPRD Kaur
 
  Wakil Ketua DPRD Kaur Mendukung Penegakkan Hukum terkait Tambak Ilegal
  Pemda Menanggapi Positif terkait Pandangan 7 Fraksi DPRD Kaur
  Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
  Paripurna DPRD Kaur Alot terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Hentikan, Jangan Adu Domba Polri Vs KPK dan Sebar Hoax, #IndonesiaLeaksCumaISU

Prabowo-Sandi Janji Fokus Pengembangan Pariwisata Halal, Taufan: Ini Dapat Menjadi Solusi Ekonomi

Donald Trump Tuduh Para Ilmuwan 'Memiliki Agenda Politik' Namun Akui Perubahan Iklim Bukan Hoax

Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2