Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
2019-06-19 03:10:24
 

Tampak Abdullah Hehamahua (kedua kiri) saat berdemo diatas mobil komando.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Abdullah meminta MK bernyali dengan mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menyoroti polemik cawapres Ma'ruf Amin karena statusnya masih aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.

"Siapa yang bilang bahwa anak BUMN bukan BUMN? Saya komisioner KPK sering memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Anak BUMN itu diperiksa BPK berarti ada anggaran negara di dalamnya," kata Abdullah di Jakarta, Selasa (18/6).

Bagi dia, bila ada pejabat yang maju sebagai capres dan cawapres namun tak melekatakan jabatannya maka melanggar aturan.

"Jika ada pejabat yang maju capres dan cawapres yang tidak meletakan jabatannya maka itu melanggar aturan. Dengan demikian wajar untuk didiskualifikasi," tegas Abdullah.

Abdullah juga berharap MK bernyali dalam melihat sumbangan dana kampanye Jokowi-Ma'ruf. Ia mempermasalahkan total harta kekayaan pribadi Jokowi dengan besaran dana kampanye yang disumbangkan.

"Bagaimana dalam hitungan hari bertambah Rp13 miliar oleh presiden. Sementara laporan LHKPN kepada KPK hanya sekian miliar, dalam 13 hari bertambah Rp13 miliar, dari mana uang itu? Harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

"Saya mohon MK menggunakan nyalinya untuk membaca pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu," tuturnya.

Ia berharap agar hati hakim MK terbuka demi memutus sengketa secara jujur. Jika tidak, dia menyatakan lebih baik mati syahid demi membela kebenaran.

"Ya Allah, lebih baik kami mati syahid, hidup mulia. Oleh karena itu, kalau hari ini kami harus dicabut nyawa, ambillah ya Allah. Demi cucu-cucu kami, anak-anak kami, demi bangsa dan negara kami. Jika tidak ya Allah, berikanlah keajaiban untuk membuka hati hakim MK untuk memutuskan dengan jujur," jelasnya.

Tim hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi dalam perbaikan permohonannya mengajukan beberapa poin. Salah satu poin yang dipersoalkan dan ditambahkan terkait jabatan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Ma'ruf semestinya sejak resmi ditetapkan sebagai cawapres mengundurkan diri dari dua bank tersebut. Dengan tak mundur, maka menurut tim Prabowo bahwa ketua non aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu dinilai melanggar aturan dan harusnya didiskualifikasi. Pelanggaran ini merujuk Pasal 227 huruf p UU Pemilu.(viva/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat
  Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
  PA 212: Kami Tak Lagi Bersama Prabowo, Kami Masih Terus Berjuang
  Sandiaga Uno Tegaskan Jadi Oposisi: Kita Harus Berani Telan Pil Pahit
  Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
 
ads

  Berita Utama
Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

  Berita Terkini
 
Presiden Jokowi Diharapkan Angkat Jaksa Agung dari Jaksa Karier

Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Agustus - September MPR Menggelar Acara Kebangsaan

Parpol Belum Maksimal Melakukan Pendidikan Politik

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bisa Berstatus DPO

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2