Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Amerika Serikat
Pemakzulan Trump: Senat Hampir Pasti Dukung Presiden, Mengapa DPR AS Sepakat Makzulkan Trump?
2019-12-20 08:46:39
 

Pakar mengatakan Demokrat akan terus menekan presiden bahkan setelah pemakzulan.(Foto: GETTY IMAGES)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Donald Trump menjadi presiden AS ketiga dalam sejarah yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS. Nasibnya sebagai presiden masih akan ditentukan dalam persidangan di Senat.

Pemungutan suara di DPR AS menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Presiden Trump sudah menyalahgunakan kekuasaannya dalam menekan Ukraina untuk kepentingan pribadi. Kedua, dia berupaya untuk menghalang-halangi investigasi atas dugaan ini di Kongres.

Hampir semua anggota DPR dari Partai Demokrat mendukung pemakzulan Trump dan semua anggota DPR dari Partai Republik menentangnya. Pemungutan suara pada poin pertama berujung pada 230 orang mendukung, 197 menentang. Pada poin kedua, 229 orang mendukung, 198 menentang.

Hasil ini menempatkan Trump di samping dua presiden AS lainnya yang dimakzulkan- Andrew Johnson dan Bill Clinton.

Selama DPR menggelar sesi pemungutan suara, Trump beberapa kali berkicau melalui akun Twitternya.

Ia menyebut argumen Demokrat "KEBOHONGAN MENGERIKAN OLEH SAYAP KIRI RADIKAL" dan "PENGHINAAN KEPADA PARTAI REPUBLIK".
Trump akan menghadapi sidang di Senat dan bisa saja kehilangan posisinya hanya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden pada November tahun depan.

Tapi kemungkinan upaya ini berhasil sangat kecil.
Mengapa pemakzulan hampir tidak mungkin berhasil?

The US Congress building on Capitol HillHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionPresiden Trump akan menghadapi sidang di Senat tahun depan.

Dua-pertiga suara di Senat diperlukan untuk memakzulkan presiden.

Partai Republik, yang mendukung Trump, menguasai 53 dari 100 kursi di Senat. Adapun Partai Demokrat memerlukan 67 senator untuk menyetujui pemakzulan Trump.

Karena Demokrat adalah fraksi minoritas di Senat, partai berlambang keledai itu harus meyakinkan 20 senator Republikan untuk berpindah kubu (dan tambahan dua senator independen).

Para analis meragukan Demokrat akan menang di Senat.

"Ada keyakinan di Senat, yang mayoritas Republikan, tidak akan memilih untuk memakzulkannya," menurut Editor BBC North America, Jon Sopel.

Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnel menolak upaya pemakzulan dan menyebutnya partisan. Ia juga memperingatkan jika ia tidak akan tinggal diam dan bersikap netral saat sidang sudah dimulai.

"Saya bukan juri yang imparsial. Ini merupakan proses politik. Tidak ada yang adil dalam proses ini," kata McConnel.

"(Kongres) membuat keputusan yang berat sebelah untuk memakzulkan (Trump). Saya juga menduga kita akan mendapat hasil yang berat sebelah di Senat."

Langkah berisiko

Trump menyapa pendukungnya saat kampanyeHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionTrump terus menolak pemakzulannya, menyebutnya "perang terbuka melawan demokrasi Amerika".

Sebelumnya, hanya ada dua presiden AS yang pernah dimakzulkan - Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998 - kedua upaya tersebut digagalkan di Senat.

Bagi Demokrat, pemakzulan Trump di tahun pemilu merupakan upaya yang berisiko.

Skenario pemakzulan dapat menciderai kampanye presiden, tetapi juga bisa menyulitkan perwakilan Demokrat untuk kembali terpilih di daerah pemilihan yang mendukung Trump.

Lalu mengapa lawan politik Trump tetap ngotot lanjutkan skenario ini?

Menjunjung Konstitusi

Speaker of the House, Nancy Pelosi pictured on 17 DecemberHak atas fotoEPA
Image captionPemimpin Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, kerap menjadi sumber kemarahan Trump.

"Sudah jelas jika ada pasal pemakzulan dan kita tidak melanjutkannya, itu akan menjadi preseden buruk di masa mendatang," kata Julia Bryan, pemimpin Anggota Demokrat di Luar Negeri, kepada BBC.

"Ini merupakan tanggung jawab konstitusional kami, tanggung jawab moral. Kongres tidak dapat membantah bukti-bukti yang begitu jelas yang telah ditunjukkan pada masyarakat," tambah Bryan, yang juga anggota Komite Nasional Demokrat.

Trump telah menolak secara tegas tuduhan jika ia menyalahgunakan kekuasaan dengan diduga mengancam menahan bantuan militer bagi Ukraina kecuali Presiden Volodymyr Zelensky mau menginvestigasi Joe Biden, rival politik utama Trump.

Dalam sebuah surat yang ditujukan untuk Pemimpin Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, presiden membantah jika ia telah menyalahgunakan kekuasaannya dan menuduh Pelosi telah mengumumkan "perang terbuka melawan demokrasi Amerika".

'Terkait pemilihan'

US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky meet in New York on September 25, 2019,Hak atas fotoAFP
Image captionTrump membantah tuduhan bahwa ia menekan Presiden Ukraina untuk kepentingan pribadi.

Namun, upaya ini pastinya terkait dengan pemilihan, menurut Profesor Todd L. Belt, direktur program Manajemen Politik di George Washington University.

"Demokrat sedang memikirkan apa yang pemilih pikirkan tentang pemakzulan. Jika mereka tidak melanjutkan (upaya pemakzulan), akan sulit sekali bagi mereka untuk terpilih kembali," kata Prof Belt.

"Sama halnya dengan Republikan yang sedang menimbang jika mereka tidak mendukung presiden, akan sulit juga bagi mereka untuk terpilih kembali."

Menurut Prof Belt, dinamika ini menguatkan "polarisasi partisan" seputar isu tersebut.

Dan makin sulit bagi anggota dewan yang mewakili dapil yang condong pada partai konservatif Republik, yang tidak mendukung pemakzulan.

Saat mengumumkan keputusannya untuk memilih sesuai arahan partai, anggota Kongres Elissa Slotkin dari swing-state Michigan mengakui keputusannya tersebut sangat sulit.

"Saya merasa jika apa yang saya lakukan sudah tepat. Pemilih mungkin memutuskan di 2020 bahwa mereka tidak menginginkan saya sebagai wakilnya. Saya harap tidak demikian."

Menekan Trump

donald trumpHak atas fotoREUTERS

Demokrat juga menyatakan bahwa pemakzulan ini merupakan salah satu cara untuk menekan Trump.

Sejak proses ini dimulai, bisnis dan afiliasi Trump, terutama pengacara dan mantan Wali Kota New York Rudolph Giuliani, semakin diawasi.

Giuliani merupakan orang kunci dalam upaya pemecatan mantan Duta Besar AS untuk Ukraina, Marie Yovanovitch, karena ia merasa sang mantan dubes bersikap tidak berimbang.

"Saya memprediksi akan ada beberapa sidang tentang presiden, tentang aksinya, dan juga tentang aksi Rudy Giuliani dan orang-orangnya di Ukraina," kata Prof Belt.

"Mungkin akan ada sidang-sidang terkait perjanjian-perjanjian bisnis milik Presiden Trump juga."

"Ada beberapa cara selain pemakzulan, yaitu Demokrat tetap mencoba fokus pada aksi presiden yang melanggar batas."

Bukti-bukti yang akan muncul di kasus-kasus mendatang juga akan merugikan Trump.

Apakah pemakzulan akan memengaruhi pemilih?

An anti-Trump demonstration in New York on 17 December 2019Hak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionSurvei menunjukkan bahwa opini pemilih Amerika terbelah mengenai pemakzulan.

Demokrat sudah menyatakan bahwa tahap berikutnya dari proses ini akan menarik semakin banyak perhatian publik.

Survei juga menunjukkan opini publik AS terbelah soal apakah Trump harus dimakzulkan atau tidak.

Pada survei terakhir yang dirilis the Washington Post dan ABC pada Selasa (17/12), 49% responden mendukung pemakzulan dan pemecatan, sementara 46% menolak.

Opini publik yang negatif berhasil mendorong Presiden Richard Nixon untuk mengundurkan diri pada 1974, karena ia yakin bahwa ia akan dimakzulkan dan dipecat.

Namun, menurut Prof Belt, mayoritas di Senat yang pro-Trump dan strategi presiden yang menuding investigasi ini partisan membuat kemungkinan ia akan sukarela mengundurkan diri semakin kecil.

"Dengan Nixon, Demokrat bergerak perlahan dan sedikit demi sedikit informasi terkuak (yang kemudian memaksa pengunduran dirinya)," katanya.

"Proses yang lebih panjang bagi Demokrat (saat ini) semakin menguak makin banyak pelanggaran hukum dan bukti yang substansial, tapi mereka berupaya menyelesaikannya secepat mungkin agar mereka bisa fokus ke hal lain yang akan bisa mendongkrak kemungkinan mereka terpilih kembali."

Presentational grey line

'Proses yang sangat partisan'

Analysis box by Jon Sopel, North America editor

Itulah yang terjadi. Donald Trump sekarang menjadi anggota ketiga dari klub eksklusif- presiden-presiden yang dimakzulkan- yang tidak diinginkan oleh presiden manapun.

Tetapi para pembentuk konstitusi dengan aturan pemakzulan, tidak akan pernah bisa membayangkan sikap partisan luar biasa yang ditampilkan kedua partai selama proses pemakzulan ini.

Masing-masing pihak bertahan dengan narasinya sendiri. Masing-masing pihak tidak mau saling mendengarkan.

Dan dapat dikatakan dengan pasti - saya akan mempertaruhkan hadiah Natal saya - bahwa itu akan terjadi juga di persidangan Senat.

Donald Trump akan dibebaskan. Dia tidak akan dipaksa keluar dari kantornya.

Jadi apa yang berubah? Donald Trump akan mendapat tempat dalam buku-buku sejarah - dan untuk seorang pria dengan harga diri sedemikian besar, ia akan terluka. Secara akut

Tapi tahun 2020? Meski ini menjadi pukulan mematikan terhadap Presiden Trump, ini mungkin akan menyuntikkan lebih banyak energi baginya untuk masa jabatan kedua.

Ketua DPR Nancy Pelosi selalu khawatir untuk menempuh rute pemakzulan.

Kita akan melihat apakah kekhawatiran itu beralasan November mendatang.

Presentational grey line


trump





(BBC/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  Kedutaan Amerika Serikat di Baghdad Kena Hantam Tiga Roket
  Pemakzulan Trump: DPR AS Teruskan Dakwaan Pemakzulan ke Senat
  Pembunuhan Massal di AS Capai Rekor Tertinggi pada 2019
  Pemakzulan Trump: Senat Hampir Pasti Dukung Presiden, Mengapa DPR AS Sepakat Makzulkan Trump?
  Dua Penembakan Massal di Amerika Serikat Setidaknya 29 Orang Tewas
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14

Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

Polisi Tindak Tegas Bagi Warga Langgar PSBB, Ini Pasalnya

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Polri Diingatkan agar Tidak Keluar dari 'Due Process of Law'

KPN Jakpus Dr Yanto Ucapkan Selamat Kepada HM Syarifuddin Atas Terpilih Menjadi Ketua MA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2