Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kaur
Pemangkasan Dana SKPD ke Dana Desa, Operasional Dishub Kaur Terancam
2019-02-12 23:49:29
 

Tampak Bus Sekolah yang terparkir di kantor Dinas Perhubungan kabupaten Kaur.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya pemangkasan dana di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Kaur provinsi Bengkulu yang dialihkan anggarannya ke alokasi Dana Desa, akan mengancam khususnya roda kegiatan rutin di Dinas Perhubungan (Dishub) pada tahun 2019, karena dana tersedia hanya teranggarkan sampai bulan Agustus mendatang saja.

Kepala Dinas Perhubungan Kaur:Anwar Sanusi, Spd mengaku sangat prihatin akan kondisi anggaran tahun 2019 tersebut. "Karena anggaran kegiatan di Dinas Perhubungan Kaur hanya ada Rp.1,2 milyar dengan agenda kegiatan digunakan untuk oprasional 36 Bis Sekolah, mulai dari pembelian BBM setiap hari, hingga service kendaraan dalam setahun 2019 ini," ujar Anwar, Selasa (12/2).

Anwar juga menambahkan kalau ingin merujuk pada tahun 2018 yang lalu, anggaran Dinas Perhubungan Rp.1,8 milyar dan pada akhir Desember masih terhutang, akibat kurangnya biaya 2018 yang lalu berjumlah Rp.24.000.000,- yang akan dibayar tahun 2019 ini.

"Artinya kalau 2019 ini hanya mencapai Rp1,2 milyar, dan itu hanya termuat dalam DPA Dinas Perhubungan hanya 8 bulan kegiatan saja, sementara 4 bulan pada akhir tahun 2019 bila tidak ada penambahan maka kegiatan Bis Sekolah akan di hentikan semua," jelas Anwar.

Sementara, perjuangan untuk menambah anggaran ini sudah dihadapkan dengan Bupati Kaur, agar kebutuhan anggaran Dinas Perhubungan ini dapat berjalan sesuai harapan semua pihak.

Sedangkan, Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kaur Lawi Amrullah, Msi menyadari bahwa, "anggaran disetiap SKP memang berkurang dari tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan Dana Desa. Tapi mestinya pihak SKP tidak perlu terlalu mengeluh, karena penetapan angaran yang di masukkan dalam DPA tersebut sudah melalui beberapa tahapan analisa, yang mengutamakan secara sekala prioritas," ujar Lawi.

Lawi berharap dengan banyaknya APBD Kaur tersedot ke kegiatan Dana Desa, agar pembangunan Dana Desa dapat berjalan dengan maksimal sesuai harapan, yang dibutuhkan Desa setempat dengan skala yang emergensi.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Kaur
 
  BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019
  LSM Lippan Jaya Laporkan Bisnis Tambak Udang Ilegal Ke Polres Kaur
  Kapolres akan Tindak Tegas yang Berkaitan Bisnis Ilegal di Wilayah Kaur
  Dinas Lingkungan Hidup Kaur Terus Berinovasi Menciptakan Kota yang Rindang dan Sejuk
  Pemangkasan Dana SKPD ke Dana Desa, Operasional Dishub Kaur Terancam
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua

 

  Berita Terkini
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?

Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah

Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2