Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pangan
Pembentukan Badan Pangan Nasional Jadi Solusi Impor Pangan
2018-04-07 10:49:15
 

Ilustrasi. Tanaman Padi.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) segera direalisasikan. Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan pembagian fungsi dan wewenang antara Kementerian Perdagangan dan BPN yang akan di atur dalam Rancangan Perpres Tentang BPN. Dengan dibentuknya BPN, diharapkan segera menyesaikan permasalahan impor pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"Pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) berfungsi sebagai regulator. BPN difungsikan menjadi regulator dengan fokus utama pada sisi hilirisasi. Sementara dari sisi hulu, seperti peningkatan produksi, sistem budi daya pangan, dan sebagainya masih tetap di bawah naungan kementerian teknis terkait," ujar politisi Fraksi PKS itu dalam rilisnya kepada Parlementaria, Jum'at (6/4).

Akmal mengatakan, banyak kebijakan impor yang anomali pada kenyataan di lapangan. Sebagai contoh, di awal tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

"Namun, banyak kejanggalan dan tanda tanya bagi masyarakat. Yang paling utama, mengapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan terbilang stabil. Menteri Pertanian bahkan pernah menyampaikan tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi," paparnya.

Menurutnya, dengan terbentuknya BPN dengan segera, maka dapat menjadi pemersatu semua tugas dan fungsi yang ada di Kementerian/Lembaga menjadi melekat di lembaga pangan tersebut. Selain agar BPN menjadi powerfull dari sisi otoritas, juga untuk mempersingkat rantai birokrasi yang begitu panjang dan tumpang tindih tugas dan fungsi selama ini.

"Pelaksanaan kuota impor, tarif, dan turunannya juga menjadi satu pintu sehingga program melindungi petani nasional dan jaminan kedaulatan pangan nasional bisa terwujud," pungkasnya.(dep/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan
  Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
  Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
  Pembentukan Badan Pangan Nasional Jadi Solusi Impor Pangan
  Haedar Nashir: Pertanian Indonesia Jangan Jalan di Tempat
 
ads

  Berita Utama
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan

Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan

Membuka 10 Juta Lapangan Kerja Versus Angkat PNS Baru

Ketua Kadin Soekarno-Hatta Ditahan terkait Penipuan Sewa Pesawat Kargo

Dede Farhan: Penjabaran dan Parameter Prinsip Negara Hukum

Hari Ini Baru Pengumuman, Kementerian PANRB: Pendaftaran CPNS Paling Cepat 26 September 2018

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2