Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Buruh
Pemda DKI Jakarta Diminta Transparan Pembahasan Raperda Ketenagakerjaan
2016-09-14 17:09:16
 

Ilustrasi. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat, SE saat memberikan pernyataan kepada para wartawan.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) meminta Pemprov DKI Jakarta transparan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan di DKI Jakarta, sebagaimana Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat, SE, mengatakan perihal tersebut saat hadir di acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekda Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Tempo Doeloe lantai 2 Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (13/9) ketika menjadi salah satu juru bicara GBJ.

Soalnya, Presiden ASPEK Indonesia merasa ketidaktransparan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan terlihat dari tidak adanya dokumen lengkap isi Raperda yang akan dikonsultasikan ke publik.

Pihak Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, sejak awal acara hanya memberikan dokumen tanggapan atas Naskah Akademik Raperda Ketenagakerjaan dari 3 narasumber, tanpa memberikan Naskah Akademik dan tanpa memberikan dokumen isi pasal per pasal dari Raperda Ketenagakerjaan dimaksud.

"Bagaimana mungkin konsultasi publik berjalan maksimal, bila tidak jelas dokumen yang akan dikonsultasikan," ungkap Mirah Sumirat, Selasa (13/9).

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

Mirah Sumirat yang juga merupakan Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Pemda DKI Jakarta untuk memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi DKI Jakarta, dalam penyusunan dan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan di DKI Jakarta.

Dalam LKS Tripartit seluruh stakeholder hubungan industrial, baik Pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja, bahkan juga kalangan akademisi, dapat memberikan rekomendasi terbaiknya agar menghasilkan Raperda yang berkeadilan dan mensejahterakan.

Senada dengan Mirah, perlunya pembahasan lebih detail Raperda Ketenagakerjaa melalui forum LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta juga diungkapkan oleh nara sumber dari serikat pekerja dan pengusaha.

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang diminta oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, untuk memberikan tanggapan atas Naskah Akademik Raperda, juga meminta pembahasan Raperda Ketenagakerjaan ini bisa dilakukan oleh LKS Tripartit DKI Jakarta.

"Muatan materi Raperda seyogyanya dapat dibahas tuntas di LKS Tripartit Provinsi sebelum masuk ke tahapan konsultasi publik dan harmonisasi, meski pemrakarsa Raperda adalah Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta," ungkap Yulianto

Soalnya, menurut Yulianto bahwa diperlukan kesesuaian dengan tugas LKS Tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat pada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu pula, Drs. HM Agus Guntur PM, MM, selaku Wakil Ketua DPP APINDO DKI Jakarta, dalam kesimpulan akhirnya juga sependapat agar Raperda Ketenagakerjaan ini dibahas di LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta.

"Peraturan Daerah N0.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, dirasa isinya merupakan pengulangan dari pasal-pasal UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," tukas
Agus Guntur juga mengkritisi

Pandanangnya seharusnya dapat dipilah kembali, bidang dan kegiatan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten. "Hingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara juga merupakan kondisi yang perlu dikaji lebih lanjut terkait Raperda Ketenagakerjaan yang akan dibahas," ungkap Agus Guntur.

Dalam acara Konsultasi Publik tersebut juga terungkap beberapa kelemahan institusi ketenagakerjaan di DKI Jakarta, antara lain yang paling menonjol adalah minimnya Pegawai Pengawas yang ada saat ini, hanya 65 orang untuk mengawasi sekitar 32.000 perusahaan di DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta harus segera menambah jumlah Pegawai Pengawas, karena keberadaan Pegawai Pengawas tidak saja bertugas mengawasi namun juga berfungsi sebagai Penyidik ketika ada tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di suatu perusahaan.

Setelah menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beberapa federasi, aliansi dan forum serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta kemudian mendeklarasikan berdirinya Gerakan Buruh Jakarta, di depan kantor Balai Kota Jakarta.

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) didirikan pada hari Jum'at tanggal 9-9-2016, jam 09 malam, oleh 9 Federasi SP/SB, yang bersepakat untuk membentuk gerakan bersama aliansi Federasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Provinsi DKI Jakarta.

Sebagi tambahan informasi bahwa Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) dideklarasikan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, pukul 13.30, di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Sejak didirikan dan dideklarasikan, Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) terus mendapat dukungan dari berbagai federasi/aliansi/forum serikat pekerja di 5 wilayah kota DKI Jakarta, sehingga dari semula 9 federasi serikat pekerja, saat ini telah bertambah keanggotaannya sebagaimana daftar nama federasi/aliansi/forum serikat pekerja di bawah ini:

1. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
2. DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta)
3. PD FSP Rokok Tembakau Makanan & Minuman (RTMM SPSI) DKI Jakarta
4. Federasi Buruh Transportasi dan Pelabuhan Indonesia (FBTPI)
5. Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI)
6. Federasi Serikat Pekerja Nasional DKI Jakarta (FSPN)
7. PD FSP Niaga & Perbankan (NIBA SPSI AGN) DKI Jakarta
8. KASBI Jakarta
9. FSP Kimia Energi & Pertambangan (KEP-KSPI) DKI Jakarta
10. Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)
11. Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (F GSBM)
12. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta.
13 Federasi Perjuangan Buruh Indonesia ( FPBI DKI Jakarta )
14. Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu DKI Jakarta. 15. Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI)

Sampai saat ini konsolidasi dukungan masih terus dilakukan untuk dapat memperkuat Gerakan Buruh Jakarta.

Berikut ini SEMBILAN (9) REKOMENDASI GERAKAN BURUH JAKARTA

1. Menolak penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan PP 78/2015, dan kembali kepada Undang-undang No.13/2003 Pasal 88 ayat (4), dengan mempertimbangkan faktor kebiasaan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta yang lebih baik dari Undang-undang.

2. Gerakan Buruh Jakarta berkomitmen dan sepakat untuk melakukan advokasi bersama terhadap permasalahan, kebijakan, dan kasus-kasus perburuhan/ ketenagakerjaan yang terjadi di anggota yang tergabung didalam Gerakan Buruh Jakarta;

3. Segera melakukan Audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, APINDO DKI Jakarta, KADIN DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan kepada Stakeholder yang terkait dengan bidang Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta;

4. Deklarasi Gerakan Buruh Jakarta akan di laksanakan pada Tanggal 13 September 2016 di Balaikota Provinsi DKI Jakarta;

5. Segera melakukan Rapat AKBAR dengan seluruh Anggota Gerakan Buruh Jakarta di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta;

6. Menolak RAPERDA Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta, sebelum dilakukan pembahasan di tingkat Lembaga LKS Tripartit Daerah;

7. Segera meng-agendakan Press Conference terbentuknya Gerakan Buruh Jakarta dan sosialisasi hasil Survei KHL dari Tim ASPEK Indonesia, dan DPD LEM SPSI DKI Jakarta serta Nilai Perjuangan UMP DKI Jakarta tahun 2017;

8. Membentuk program pendidikan dan latihan, kajian-kajian, dan riset tentang isu-isu ketenagakerjaan dan kebijakan Regulasi Ketenagakerjaan secara bersama-sama.

9. Meng-agendakan Audiensi ke DPRD DKI Jakarta untuk melakukan ADVOKASI RAPERDA KETENAGAKERJAAN Provinsi DKI Jakarta.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Buruh
 
  ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
  KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
  Gerindra dan Buruh Sama-Sama Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
  Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
  Dialog Tripartit Koalisi Buruh Jakarta Bahas Kartu Pekerja
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Orang Miskin

Kasus George Floyd: Trump 'Mencoba Memecah Belah Kita', Kata Mantan Menteri Pertahanan AS

Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto: Polri Siap Dukung Penerapan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2