Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kaur
Pemecatan ASN BKD Terjerat OTT, BKD Kaur Berkoordinasi Dahulu ke BKN Pusat
2018-06-27 06:33:09
 

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kaur Asman Suhadi, SP.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kaur Asman Suhadi, SP menjelaskan terkait pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu yang lalu oleh tim Polda Bengkulu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kaur akan mengikuti regulasi PP No. 11 Tahun 2017 yang menjadi turunan dari UU ASN RI.

Untuk penegakan Hukum terkait pemecatan ASN yang terjerat kasus OTT oleh Tim Polda Bengkulu pada tahun 2017 yang lalu, seperti Budi Gunawan dan Kabid Mutasi BKD PSDM Kaur, Daruslan, pihak Badan Kepegawaian Daerah Kaur akan berkoordinasi terlebih dahulu ke BKN di Jakarta, seperti meminta fatwah hukum BKN, kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pemecatan.

"Sehingga keputusan yang diambil nantinya harus berdasarkan rujukan dari hasil koordinasi ke BKN, mengingat dari hasil pemecatan ASN ini berkaitan dengan masadepan seseorang dan keluarganya," jelas Asman Suhadi, SP saat ditemui diruang kerjanya, Kaur Selasa (26/6).

Diketahui, Daruslan ditangkap atas pengembangan kasus OTT suap penerbitan SK PNS di Kabupaten Kaur, yang sebelumnya dalam OTT Tim Saber Pungli mengamankan tersangka Budi Gunawan.

Dalam kasus ini, modus Daruslan diduga ikut menunda penerbitan SK PNS dan masih satu rangkaian dengan tersangka Budi Gunawan.

Seperti diketahui, dalam OTT Tim Saber Pungli yang dipimpin Kasubdit Jatanras Polda Bengkulu beberapa waktu lalu tersebut, terhadap tersangka Budi Gunawan di rumahnya, didapati barang bukti uang tunai sebesar Rp 25 juta dan uang yang tersimpan dalam rekening bank Rp 440 juta.

Sementara, Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kaur Yosi Nofriyanti, SE juga menambahkan, bagi ASN Badan Kepegawaian Daerah Kaur yang terjerat kasus OTT Bidang PTT belum lama ini mengatakan, "kalau yang bersangkutan sudah memiliki keputusan tetap dari pengadilan temasuk kasus Korupsi, maka yang bersangkutan akan dipecat," ujar Yosi.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Kaur
 
  Bupati Kaur Hadiri Acara HUT Kecamatan Padang Guci Hulu Ke 14
  Bupati Kaur Bantu Korban Kebakaran Desa Tanjung Ganti
  Masyarakat Minta Kadis Dukcapil Kaur Diganti
  BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019
  LSM Lippan Jaya Laporkan Bisnis Tambak Udang Ilegal Ke Polres Kaur
 
ads

  Berita Utama
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka

 

  Berita Terkini
 
GARBI Tidak Akan Akuisisi PKS

BPN: Sistim Pelayanan Publik Lebih Akurat dengan e-KTP Terintegrasi

Warganet Sepakat Lawan Hoax dan Posting Do'a untuk Suksesnya Pemilu 2019, Aman dan Damai

Hebat..!! Kerajinan Tangan Berbahan Baku Sampah Hasil Karya Para Lansia Dijual Online

Rapat Persiapan Pemilu, Komisi II Hasilkan 8 Poin Kesepakatan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2