Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Asuransi
Pemegang Polis PT Wanaartha Gugat PMH Kejaksaan Agung dan OJK
2020-08-25 18:57:49
 

Ester Yusuf saat di wawancara wartawan di PN Jaksel (Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan orang pemegang polis dari PT Asuransi Jiwa Adisana Wanaartha menyambangi PN Jaksel. Tujuannya untuk melihat sidang perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), terkait penyitaan Reksadana oleh Kejaksaan Agung. Namun, rencana sidang hari ini ditunda karena pihak dari Kejagung tidak hadir.

Menurut kuasa hukum Wanaatmadja, Ester Yusuf mengatakan gugatan PMH itu ditujukan kepada Kejaksaan Agung sebagai Tergugat I, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Tergugat II dan PT Kustodian Efek Indonesia sebagai Tergugat III.

"Kami mengajukan gugatan PMH berkaitan dengan penyitaan dan pemblokiran efek dan reksadana atas nama PT Ajaw," ujar Ester kepada wartawan, di PN Jaksel pada, Selasa (25/8).

Dalam gugatannya, kata Ester meminta majelis hakim agar menghukum para Tergugat I, II dan III, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat yakni surat perintah direktur penyidikan pada Jampidsus, berita acara penyitaan, pelaksanaan sita dan penitipan barang bukti pada tanggal 6 April 2020," imbuhnya.

Selain itu Ester juga meminta kepada Pengadilan agar Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan semua efek dan unit penyertaan reksadana milik para Penggugat paling lambat satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta menghukum para tergugat secara tunai sebesar enam milyar lebih.

"Menghukum Tergugat I, II dan III secara tunai sebesar enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta sekian," tandasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Asuransi
 
  Pemegang Polis PT Wanaartha Gugat PMH Kejaksaan Agung dan OJK
  AAJI dan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Teken PKS Pemanfaatan NIK
  Kepemilikan Asing Maksimal 49 Persen dalam Perusahaan Asuransi
  DAI Siap Gelar Acara Hari Asuransi Ke 11: 'Indonesia Berasuransi'
  DPR Setujui RUU Perasuransian
 
ads1

  Berita Utama
Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!

Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sudah 123 Dokter Meninggal Gara-gara Covid-19, Ini Rinciannya

Din Syamsuddin: Polri Berpihak pada Penentang KAMI, Padahal Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Pledoi Rudi Manro: Requisitor Jaksa 'Mengkriminalisasi' Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo

Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

DPR Sayangkan Penghancuran Ribuan Masjid di China

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2