Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Gula
Pemerintah Diminta Kurangi Impor Gula Mentah
2017-10-11 06:41:13
 

Khilmi saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik - Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).(Foto: Jaka/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan pemerintah harus berani mengurangi, jika perlu menghentikan kebijakan impor gula mentah atau raw sugar karena dinilai memberatkan petani.

"Kami di Komisi VI sedang berjuang bagaimana impor gula dikurangi, jika perlu kita stop," kata Khilmi saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik - Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Khilmi mengatakan, adanya impor gula mentah dapat mengancam hasil produksi petani tebu dalam negeri. Sisi lain, keberadaan gula rafinasi yang marak beredar di pasaran menyingkirkan gula kristal putih lokal karena harganya yang lebih murah.

"Harusnya Kementerian Perdagangan bisa menghitung kebutuhan riil masyarakat. Gula kita sendiri saja gak bisa diserap masyarakat, tetapi gula rafinasi membanjiri pasar. Jadi, sekarang gula petani ini ada di gudang semua," tuturnya.

Menurut Khilmi, jika pemerintah ingin swasembada gula tercapai, maka harus segera merevitalisasi penuh pabrik-pabrik gula milik BUMN agar semua hasil produksi gula terpakai dan bisa membuka industri turunan baru.

Selain itu, ia menambahkan, produksi dalam negeri bisa saja mencukupi kebutuhan gula nasional sebesar 5,6 juta ton/tahun. Mengingat, kapasitas pabrik raw sugar mampu menghasilkan 7 juta ton/tahun. Sedangkan, kebutuhan raw sugar untuk industri makanan dan minuman (mamin) hanya 2,7 juta ton/tahun.

"Kita akan mendorong untuk swasembada gula, tetapi negeri kita sendiri seharusnya berani memberhentikan impor kalau ingin lindungi petani," tutup politisi Gerindra ini.(ann,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks

 

  Berita Terkini
 
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK

Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2