Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pungli
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Masalah Pungli PPDB
2018-07-13 09:35:39
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah untuk menindak tegas praktek pungutan liar (Pungli) selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah.

"Kita di DPR mendapat laporan banyak sekali terkait praktek pungli yang terjadi di sekolah selama proses PPDB tahun ini, bahkan Pungli ini seolah menjadi budaya di dalam setiap penerimaan siswa baru," ucap SAH dalam rilisnya, Rabu (11/7).

Praktek jual beli kursi ini sebenarnya telah coba dikurangi pemerintah dengan jalan menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik, karena dengan zonasi akan membuat strata favorite antar sekolah menjadi berkurang, yang logikanya mengurangi kesempatan untuk terjadinya pungli, namun kenyataan di lapangan justru malah membuat oknum di sekolah tambah berani untuk memasang tarif memperjualbelikan kursi, ungkap politisi Fraksi Gerindra itu.

SAH mengingatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap sistem PPDB yang dilakukan. "Saya pikir kuncinya tetap di pengawasan, maka pemerintah harus memperkuat di bagian ini, meski sistem sudah online lebih menjamin PPDB untuk transparan, akuntabel dan partisipatif, tetap saja ada oknum yang melakukan pungli, padahal ini pidana, yang bisa dibawa ke ranah hukum," tegasnya.

SAH juga meminta pemerintah melakukan pengawasan secara internal yang melekat pada sekolah terhadap proses PPDB, khususnya mandiri, kriterianya perlu divalidasi secara faktual di lapangan, jangan diserahkan pada mereka yang di sekolah.

Ia berharap ada peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan, dengan jalan jangan diam jika mendengar atau melihat praktek pungutan liar di sekolah.

"Dalam hal pungli ini masyarakat jangan hanya diam, jika melihat atau mendengar ada praktek yang merugikan siswa dan sekolah ini, karena pendidikan kita tidak boleh dirampas oleh mereka yang mencari keuntungan pribadi," tandasnya.(dep/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel

KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019

Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019

 

  Berita Terkini
 
Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI

Relawan PRASA Siap Jadi Garda Terdepan Strategi Pemenangan Prabowo-Sandi 2019

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

Lima Pilar Ketahanan Sebuah Bangsa

Ma'ruf Amin: Agar Indonesia Lebih Maju, Perempuan Indonesia Dukung Jokowi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2