Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Banjir
Pemerintah Diminta Siaga Hadapi Banjir
2018-02-07 12:41:48
 

Ilustrasi. Bendung Katulampa saat SIAGA 1, Senin (5/2).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menilai, bencana banjir adalah kejadian yang rutin terjadi setiap tahunnya. Karena itu, diimbau setiap musim penghujan semua perlengkapan, peralatan dan instrumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk stand by. Manakala terjadi bencana, segera lakukan emergency, jangan sampai menghambat akses perjalanan.

Ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2), Pimpinan Komisi yang membidangi infrastuktur ini menanggapi beberapa kejadian akibat hujan deras akhir-akhir, yang salah satunya mengakibatkan tanah longsor dan robohnya tembok underpass di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Beberapa kasus itu yang menjadi poin perhatian kita. Diharapkan penanganannya tidak terlalu lama, begitu terjadi bencana pemerintah bisa langsung antisipasi," tegas politisi Gerindra ini.

Fary berharap Presiden Joko Widodo jangan terlalu sering meresmikan berbagai proyek targetnya cepat, namun yang terjadi buru-buru kemudian mengabaikan keamanan. "Presiden hendaknya memberi kesempatan tarik nafas kepada pelaku-pelaku kontraktor. Kita mau cepat, tapi masalah keselamatan, keamanan, yang merupakan amanat UU Jasa Kontruksi menjadi sangat penting diperhatikan," jelasnya.

Menurut Fary, dalam UU tersebut diatur sanksi, tergantung kasusnya lalu proses investigasi dengan dibentuknya tim independen oleh Kemen PUPR untuk melakukan pendalaman.

"Dari situ nanti kelihatan sanksinya apa. Untuk kemungkinan mengganti kontraktor, semua ada kemungkinan apabila terjadi kesalahan ada sanksinya sesuai dengan tingkat kesalahannya," imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani menilai musibah robohnya tembok di Bandara Soetta yang mengakibatkan korban tewas, karena perencanaan tidak matang dan waktu yang terburu-buru dikejar untuk peresmian. Ini mengakibatkan tidak mengindahkan kualitas pekerjaan dan unsur keselamatan.

Ada juga satu proyek yang sudah diresmikan Presiden, tetapi belum dioperasikan misalnya Tol Becakayu (Bekasi - Cawang - Kampung Melayu). Jadi peresmian proyek oleh Presiden sebagai institusi tertinggi, mestinya tingkat kesiapannya sudah sempurna. Begitu diresmikan, besok hari sudah dioperasikan dan dimanfaatkan.

"Peresmian hanya menjadi sebuah seremoni seolah-olah sudah selesai, padahal ada hal-hal lain yang masih harus disempurnakan. Ini baru unsur teknis, mungkin ada unsur-unsur lain. Nanti waktu yang akan menjawab," jelas Muzani seraya berharap ke depan pemerintah lebih hati-hati dalam hal pembangunan infrastruktur, dengan memperhatikan kualiatas, termasuk keamanan dan keselamatan harus menjadi standar.(mp/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

 

  Berita Terkini
 
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

Public Service Tak Kenal Untung Rugi

Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Cina dan Perlakuan pada Muslim Uighur: Yang perlu Anda Ketahui

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2