Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
UMKM
Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM
2018-01-13 06:39:37
 

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly.(Foto : Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas serta mampu bersaing di era persaingan bebas seperti sekarang, mengingat UMKM dipandang memiliki potensi dan kontribusi nyata terhadap perekenomian nasional.

"UMKM telah menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu pemerintah harus lebih serius mendorong UMKM untuk naik kelas. Pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung penguatan kinerja UMKM dari input, proses dan out put-nya," ungkap Junaidi melalui sambungan telepon kepada Parlementaria, Kamis (11/1).

Politisi PKS ini mengakui masih terdapat jarak yang terlampau jauh antara UMKM dan pengusaha besar. Sehingga ini patut menjadi perhatian pemerintah. "Masih terdapat gap yang terlampau jauh antara kuantitas UMKM dengan usaha besar, pada sisi ini terlihat bahwa terdapat masalah terkait upaya peningkatan kinerja usaha UMKM. Masalah ini bukan saja perlu dipikirkan, tapi perlu tindakan nyata," paparnya.

Ia mengungkapkan, persoalan klasik masih belum terselesaikan oleh UMKM seperti sumber daya manusia, inovasi produk, permodalan, pendampingan, teknologi, badan hukum sampai dengan akses pasar UMKM harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen.(hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Prabowo Jadi Menhan, Relawan Jokowi pada Kecewa

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

 

  Berita Terkini
 
Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur

Pemkab Gorontalo menandatangani Kerjasama MoU dengan Pihak BPJS

Paripurna DPR Tetapkan 11 Komisi dan 6 Badan

Fory Naway: Peran Keluarga Jadi Ujung Tombak Melawan Bahaya Narkoba

Bupati Nelson Beri Ucapan Selamat kepada Suharso Monoarfa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2