Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
HAM
Pemerintah Bantah Aparat Langgar HAM
Tuesday 25 Oct 2011 18:27:21
 

Menko Polhukam Djoko Suyanto (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan bahwa upaya aparat memburu pelaku kekerasan di Papua, bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Para pihak harus melihat secara jeli, aparat melakukan pengemanan atas adanya indikasi makar.

"Ada dua hal mengenai Papua, yakni pertama tentang perbuatan makar yang sudah direncanakan dengan pertimbangan matang. Aparat sudah memantau proses dari perencanaan mereka sampai memproklamirkan (kemerdekaan) itu," kata Djoko Suyanto kepada presiden di Jakarta, Selasa (25/10).

Sedangkan yang kedua, lanjut dia, tindak kekerasan di Papua itu nyata dan ada. Atasa dasar ini, Polri yang dibantu TNI melakukan pengejaran pelaku tindak kejahatan itu. “Jadi sama sekali jangan dikaitkan dengan HAM," tegasnya.

Meski tidak menyebut peran Komnas HAM dalam masalah ini, pernyataan Menko Polkam tersebut ada kaitannya dengan pengumuman Komnas beberapa waktu lalu. Mereka terus mencermati situasi Papua yang makin memanas itu.

Sebelumnya, tudingan pelanggaran HAM muncul setelah serangkain aksi kekerasan terjadi di Papua. Insiden tersebut, akibat bentrokan aparat dengan warga sipil. Saat menjaga wilayah operasi PT Freeport di Terminal Gorong-gorong yang dikepung karyawan yang sedang mogok, polisi melepas tembakan peringatan ke arah massa. Seorang karyawan tewas dan belasan lainnya luka-luka.

Selanjutnya, sikap aparat keamanan dalam upaya pembubaran Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada pekan lalu. Polisi juga melepas tembakan peringatan ke arah ribuan peserta kongres. Tiga orang ditemukan tewas di dekat lokasi kongres. Namun, mereka yang tewas itu akibat luka benda tajam, bukan tembakan.(bci/wmr)



 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2