Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Hutang Luar Negeri
Pemerintah Diimbau Tak Hamburkan Utang untuk Elektoral
2019-02-08 10:48:16
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diimbau tak mengahamburkan dana utang negara untuk kepentingan politik elektoral. Klaim pemerintah yang selama ini menggunakan utang untuk kegiatan produktif perlu dipertanyakan kembali.

Kritik tajam ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Kamis (7/2). Heri merujuk pada kritik ekonom Faizal Basri yang menyebut utang luar negeri Indonesia paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp 336 triliun. Di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun.

Sementara infrastruktur yang masuk dalam kategori kapital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun. "Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," tandas politikus Partai Gerindra itu.

Heri mengatakan, fakta bahwa utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sungguh sangat memprihatinkan. Seharusnya, lanjut Heri, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk bayar gaji. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah tak punya skala prioritas dalam menggunakan utang. Dilemanya lagi, tambah Heri, pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri.

Bahkan, pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa yang sumbernya juga dari utang. "Jangan sampai untuk kepentingan elektoral, pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai. Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan," tegas Heri.(mh/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Utang Pemerintah Meningkat Pesat, Pertumbuhan Ekonomi Stagnan dan Cenderung Menurun?
  Fuad Bawazier: Aneh, Sri Mulyani Tidak Tahu Utang Gede-Gedean Dipakai untuk Apa
  Pemerintah Indonesia Harus Berhati-Hati Dalam Berutang
  Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
  Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
 
ads

  Berita Utama
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 

  Berita Terkini
 
Presiden Minta Masyarakat Papua untuk Memaafkan, Gubernur Papua Sebut Jokowi Tidak Tegas

Organisasi Kepemudaan Desak Pengusutan Tuntas Soal Rasial terhadap Mahasiswa Papua

KontraS: Seharusnya Presiden Minta Maaf Bukan Ajak Warga Papua Saling Memaafkan

Perang Saudara di Suriah: Turki Kutuk Serangan Udara oleh Suriah terhadap Konvoinya

Legislator Dorong BPK Bersifat Independen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2