Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
BUMN
Pemerintah Diminta Jelaskan Tujuan Holding BUMN Migas
2018-02-01 07:31:26
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan kepada DPR tujuan holding migas yang didasari dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Apalagi, Menteri Rini mengatakan, penggabungan perusahaan BUMN, tidak memerlukan persetujuan DPR RI.

"Kami sebagai wakil rakyat harus tahu alasan dan dasar pemerintah terkait dengan holding BUMN yang sudah dan akan terbentuk, yakni tambang serta minyak dan gas. pembentukan holding Migas," ungkap Bowo di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1).

Lebih lanjut, politisi F-Golkar itu mengatakan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang pengawasan dan penganggaran, DPR berhak tahu rencana kerja pemerintah.

"Kami punya wewenang sebagai pengawas. Apapun itu kami harus tahu. Maka dari itu, saya harap Menteri BUMN untuk menjelaskan. Soal disetujui atau tidak itu yang kedua," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Kementerian BUMN terus mematangkan rencana pembentukan holding BUMN di sektor minyak bumi dan gas (migas) berdasarkan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyebutkan, dalam holding tersebut Perusahaan Gas Negara (PGN) akan berubah statusnya menjadi anak perusahaan Pertamina.(rnm/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan
  Era Jokowi Utang BUMN Bengkak Jadi Rp5.271 Triliun
  Anggota Banggar DPR: PNBP dari BUMN Belum Maksimal
  Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
  Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
 
ads

  Berita Utama
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

 

  Berita Terkini
 
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat

5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api

UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi

Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2