Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi
2017-07-15 19:38:20
 

Ilustrasi. Pakar ekonomi politik Ichsannudin Noorsy.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta lebih realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pajak. Ini dimaksudkan, agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan utang luar negeri tidak membebani negara.

Namun, DPR optimis target pajak dan pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Tahun 2017 target pertumbuhan 5,2 % dan realisasinya 5,1 %, sedangkan penerimaan pajak tidak memenuhi target di level Rp 1.307,6 triliun.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Utang Negara Untuk Siapa? Dengan menghadirkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsudin, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait, dan pakar ekonomi politik Ichsannudin Noorsy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7)

Maruarar Sirait menegaskan harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan target pajak yang dihasilkan. "Memang ekonomi sedang melambat di seluruh dunia, tapi sektor riil ekonomi kecil dan menengah di Indonesia tetap tumbuh dengan baik," katanya.

Dijelaskan politisi FPDI Perjuangan ini, target pertumbuhan ekonomi 5,2 % tapi tumbuh 5,1 %, maka seharusnya kenaikan pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kenaikan pajak. "Kondisi setiap negara memang berbeda-beda. Namun, Jokowi telah membangun pondasi perekonomian jangka panjang yang kuat dengan membangun berbagai insfrastruktur di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Jika saat ini dalam kondisi sulit, maka ia minta DPR untuk tidak menambah sulit dengan menaikkan gaji dan tunjangan. "DPR seharusnya mendukung alokasi anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, mensubsidi pertanian, dan usaha kecil menegah lainnya," pungkasnya.

Sementara itu, Azis Syamsuddin menyatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan target pajak tersebut antara lain seluruh rakyat harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Tapi, meski utang luar negeri kita terus naik, namun rasio utang negara masih aman.

"Tak mungkin memang untuk mengejar pajak dan ekonomi sesuai target, karena butuh waktu. Tapi DPR akan berusaha maksimal dengan misalnya pembangunan infrastruktur itu tepat sasaran dan lain-lain," ungkap politisi Golkar ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ichsanuddin Noorsy menilai jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank dunia sudah menempatkan Indonesia pada level 30% tersebut. Dimana beban utang Indonesia berada pada 34,08%. "Dan, selama negara ini didikte oleh asing, maka Indonesia sampai 2020-2040 maka Indonesia tak akan mampu menghadapi kekuatan asing," katanya.

Negara-negara yang memberi pinjaman kepada Indonesia adalah: Singapura (58 M dollar AS), Jepang (31 M dollar AS), Belanda (11 M dollar AS), Amerika Serikat dan lain-lain.(sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi
  Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Ambisius
  Kesejahteraan Rakyat Lebih Penting daripada Mengejar Angka Pertumbuhan
  Deklarasi Arus Baru Ekonomi Indonesia pada KEU Jadi Momentum Penguatan Basis Perekonomian
  Panglima TNI: TNI Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
ads

  Berita Utama
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Sabu 6,52 Kg dengan 2 Bandar dari Batam ke Jakarta Melalui Jalur Darat Berhasil di Tangkap

DPR Tetap Bekerja dan Pansus Angket Tetap Selidiki KPK

 

  Berita Terkini
 
Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

LRT Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil

Polsek Cimanggis Menangkap ibu yang Tega Membuang Bayinya ke Sumur

Udin Mulyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi Dana Hibah KONI

Marine Plastic Debris Menjadi Ancaman Baru Negara Asean

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2