Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Gempa
Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018
2018-09-12 06:38:39
 

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahri Hamzah (F-PKS) saat memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menkeu, Mendikbud, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menkes, Mensos, Menpar, Mendes, PDTT, Kepala BNPB, di Gedung DPR RI.(Foto: Andri/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh Kementerian dan Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan salah satu kesimpulan rapat konsultasi DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9).

Fahri menambahkan, pihaknya juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid. "Yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan didukung pembiayaan penanganan dampak gempa," jelasnya.

Kemudian, DPR RI juga meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. "Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang," ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Lebih lanjut, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembanguna hunian sementara (Huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah dapat mengatur agar huntaran menjadi rumah tumbuh yang pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, DPR RI meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola. "Sehingga tidak tersimpan lama di rekening. Dapat menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya," tutup politisi dapil NTB itu. (rnm/sf)



 

 
   Berita Terkait > Gempa
 
  Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
  Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
  Tim Psikologi TNI Kogasgabpad Bantu Pulihkan Trauma Warga Lombok
  Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018
  TNI Bangun Rumah Percontohan di Desa Topang Lombok Utara
 
ads

  Berita Utama
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel

KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai

Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia

Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden

Mu'ti: Kader Muhammadiyah yang Menjadi Timses Harus dapat Menjadi Teladan dalam Berpolitik

Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2