Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Gempa
Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018
2018-09-12 06:38:39
 

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahri Hamzah (F-PKS) saat memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menkeu, Mendikbud, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menkes, Mensos, Menpar, Mendes, PDTT, Kepala BNPB, di Gedung DPR RI.(Foto: Andri/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh Kementerian dan Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan salah satu kesimpulan rapat konsultasi DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9).

Fahri menambahkan, pihaknya juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid. "Yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan didukung pembiayaan penanganan dampak gempa," jelasnya.

Kemudian, DPR RI juga meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. "Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang," ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Lebih lanjut, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembanguna hunian sementara (Huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah dapat mengatur agar huntaran menjadi rumah tumbuh yang pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, DPR RI meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola. "Sehingga tidak tersimpan lama di rekening. Dapat menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya," tutup politisi dapil NTB itu. (rnm/sf)



 

 
   Berita Terkait > Gempa
 
  Tangani Bencana Lion Air, Pemerintah Jangan Lupakan Korban Gempa dan Tsunami
  Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
  Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik
  Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
  Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2