Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pengangguran
Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
2019-11-14 20:16:37
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pengangguran yang meningkat menjadi 7,05 juta pada Agustus 2019 dari Februari 2019 yang di angka 6,8 juta.

"Dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,28 persen, naik dari 5,01 persen pada Februari 2019. Jika memerhatikan berbagai indikator, dapat dikatakan sektor ketenagakerjaan tertekan cukup nyata," ujar Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, persoalan tersebut diawali dari kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga stimulus terhadap ekspansi bisnis juga gagal. Realisasi investasi juga menurun, karena iklim berusaha yang tidak kunjung membaik. "Beberapa rilis lembaga dunia tentang daya saing ekonomi, tidak menempatkan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk tujuan investasi," jelas.

Di sisi lain, ekonomi terus bergantung pada kekuatan konsumsi rumah tangga, sehingga aktvitas produktif cenderung terbatas. "Saya khawatir bahwa kondisi ketenagakerjaan ini terus memburuk. Menurut data BPS jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Agustus 2019 hanya 126,51 juta yang turun dari 129,36 juta pada Februari 2019. Artinya, ada 2,85 juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan selama 6 bulan terakhir," katanya.

Ecky menambahkan bahwa, situasi ketenagakerjaan semakin rumit karena daya saing sumber daya manusia belum cukup prima. "Tantangan itu meningkat, karena penetrasi teknologi dan revolusi industri 4.0 yang memaksa tenaga kerja untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, di tengah-tengah pendidikan yang masih rendah dan kondisi lingkungan ekonomi belum kondusif," pungkas politisi dapil Jawa Barat ini.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pengangguran
 
  Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
  Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
  Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
  Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
  Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
 
ads1

  Berita Utama
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan

Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar

Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman

KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT

Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2