Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BUMN
Pemerintah Diminta Waspadai Besaran Utang BUMN
2018-06-08 17:48:17
 

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.(Foto: arief/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak dari besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut sudah menembus di atas Rp4.800 triliun. Besaran utang ini bisa berdampak serius dan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Upaya pemerintah yang memisahkan utang negara dengan utang BUMN memang untuk mengecilkan beban utang negara. Tapi, jika utang BUMN itu gagal bayar, tentu akan menjadi beban negara yang harus mengambil dari APBN," kata Taufik ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Parlementaria, Kamis (7/6).

Taufik menilai, upaya pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur melalui utang, lama-kelamaan akan menjadi bom waktu bagi APBN. Apalagi, sebagian besar merupakan utang jangka pendek. Sehingga BUMN harus dipacu untuk mengembalikan utangnya.

"Di tengah kondisi global yang menuju keseimbangans baru ini, pemerintah harus hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Karena dampaknya juga ke ekonomi domestik. Seperti misalnya kurs rupiah yang melemah. Jika semakin melemah, BUMN akan semakin berdarah-darah dalam kaitan mengembalikan utangnya," tandas politisi PAN itu.

Sebagai gambaran, saat ini total utang BUMN mencapai Rp4.825 triliun, atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang tahun 2014 yang sebesar Rp3.488 triliun. Bahkan dalam kondisi seperti ini, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp5.253 triliun sepanjang tahun ini.(sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Kejar Pembangunan Infrastruktur, 4 BUMN Terancam Bangkrut
  Pemerintah Diminta Waspadai Besaran Utang BUMN
  Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat
  Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN
  Saham Tiga BUMN Dialihkan, UU BUMN Digugat
 
ads

  Berita Utama
SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial

Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

 

  Berita Terkini
 
SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy

KPPOD: Inspektorat Daerah Tidak Lakukan Pengawasan terhadap Netralitas ASN

Pendiri PKPI Tatto Sugiarto Pradjamanggala Wafat di Usia 80 Tahun

Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2