Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Rupiah
Pemerintah Dinilai Belum Tepat Tangani Pelemahan Rupiah
2018-09-08 07:12:21
 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal.(Foto: Kresno/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi lemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum sepenuhnya tepat. Menurutnya, dengan kondisi merangkaknya kurs dolar AS ini merupakan ancaman cukup serius bagi Indonesia. Langkah pemerintah dengan menyetop impor produk luar negeri belum tentu menjadi solusi yang tepat.

"Semua yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan kegiatan ekonomi dapat membuat masyarakat semakin mengalami kesusahan. Kita selalu mendapat keluhan tentang mengeringnya uang di tangan masyarakat. Semua yang dilakukan untuk mengerem kegiatan ekonomi dapat mengeringkan lagi ekonomi masyarakat," kata Hekal di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (06/9).

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan cara yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi masalah lemahnya mata uang rupiah, seperti meningkatkan ekspor dan mendapatkan devisa ke dalam negeri ataupun investasi harus bersifat real, seperti membangun pabrik.

"Semua yang dibilang pemerintah seperti meningkatkan ekspor dan mendapatkan devisa ke dalam negeri ataupun investasi harus bersifat real dalam arti membangun pabrik. Karena kalau yang masuk dana hot money atau dana yang masuk ke bursa pasar modal atau bursa pasar saham, maka akan dengan mudah keluar lagi," tandasnya.

Hekal mencontohkan, semua yang dilakukan pemerintah dalam mendistribusikan produk dalam negeri ke luar negeri dengan menggunakan jalur darat dan laut semuanya tergantung terhadap dolar AS, sehingga biaya distribusi akan naik.

"Harga BBM sendiri dipatok dengan dolar dan kurs kita melemah. Mungkin sekitar 10 persen batu bara juga naik secara signifikan dan ini semua yang dipakai untuk mendistribusikan produk dalam negeri dengan menggunakan truk, kapal, kereta api. Otomatis biaya distribusi akan naik. Belum lagi kita ketergantungan terhadap impornya sangat tinggi terutama dibidang pangan," kata Hekal.

Ia berpendapat sebaiknya pemerintah tidak mengambil solusi dengan menyetop impor terutama impor barang mewah. “Pemerintah mengatakan harus menyetop impor barang mewah, saya kira dampaknya tidak besar. Karena yang membeli barang mewah jumlahnya bisa dihitung dan tidak banyak. Jadi ini hanya pencitraan saja,” tuturnya.

Politisi dapil Jawa Tengah itu berharap sebaiknya pemerintah melakukan cara seperti menghemat BBM atau meningkatkan produksi BBM sendiri, serta mengurangi pangan impor dan memberdayakan petani dalam memproduksi pengganti dari pangan impor.

"Sebaiknya pemerintah melakukan cara penghematan BBM atau meningkatkan produksi BBM dan mengurangi impor, serta juga memberdayakan petani dalam memproduksi pengganti dari pangan impor itu," tutup Hekal.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Rupiah
 
  IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
  Dampak Depresiasi Rupiah Berpotensi Besar Berujung PHK
  Rupiah Kian Terpuruk Hingga 15.299, Hutang Luar Negeri Semakin Menumpuk
  Ichsanuddin Noorsy: Patahnya Jurus Ampuh
  Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Pemerintah Jangan Selalu Menyalahkan Faktor Eksternal
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2