Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Nelayan
Pemerintah Harus Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
2017-04-04 07:49:55
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi.(Foto: BH /mnd)
 
JAWA TIMUR, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan nelayan bukan sekedar sebuah profesi namun sudah jalan hidup, maka peraturan pemerintah harus fokus untuk meningkatakn kesehjahteraan nelayan bukan malah merugikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 mengenai alat tangkap harus ditinjau ulang, karena banyak penolakan dari masyarakat nelayan. Permen itu dianggap merugikan, tidak hanya nelayan tetapi ibu-ibu penyortir ikan yang kehilangan mata pencaharian.

"Pemerintah berbicara bagaimana melestrikan laut sebagai sumber ekonomi nasional, jadi yang dipikirkan dari Sabang sampai Merauke, namun kultur setiap daerah berbeda. Di kabupaten Lamongan Permen 71 tidak cocok," kata Viva di Lamongan, Jumat (31/3).

Maka dari itu, ia berharap peratuan yang dibuat harus sesuai kultur nelayan, jangan sampai mereka menggunakn teknologi baru namun berdampak buruk, hasil berkurang dan merugikan nelayan. Dirinya harapkan kebijakan pemerintah bisa fokus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga ekosistem laut.

"Menangkap ikan sebagai mata pencaharian harus terus berjalan, tapi di sisi lain ekosistem laut harus tetap dilestarikan, KKP harus mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini," ujarnya. Pemerintah membuat kebijakan itu untuk mengatur, membina dan merawat. Agar para nelayan bisa mencari dan memberikan nafkah keluarga tanpa kekuranga ikan.

Hal senada disampaian wakil Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto yang mengatakan pemerintah dalam membuat peraturan harus memperhatikan kultur yang berbeda di setiap daerah. Permen 71 tidak cocok di Lamongan, malah membuat masayarakat nelayan rugi.

"Peraturan ini harus ditinjau ulang sebab berdampak luas, nelayan tidak bisa melaut dan hasil tidak maksimal. Hal ini mempengaruhi sektor perikanan lain .Misalnya buruh kelihangan pekerjaan," ia menegaskan.(ria,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Nelayan
 
  Perjuangkan Nasib Nelayan, MPM PP Muhammadiyah Gagas Gerakan 1 Juta Surat Nelayan untuk Presiden
  Pemerintah Harus Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
  Pangarmabar Tegaskan Tidak Ada Korban Penangkapan Kapal Nelayan Tiongkok
  DPR Sahkan UU Perlindungan Nelayan
  Kapolres Langsa Silaturahmi dengan Tokoh Adat Laut dan Nelayan
 
ads

  Berita Utama
Setya Novanto Tersangka, Akbar Khawatir Golkar Tak Tembus ke Parlemen

Menyusul UMY, UMM, dan UHAMKA, UMS Turut Raih Akreditasi A

Saya akan Melawan UU Pemilu yang Baru Disahkan ke Mahkamah Konstitusi

Konpress Bersama Polri, BNN dan Menkeu terkait Tangkapan Sabu 1 Ton di Kapal Laut Wanderlust

 

  Berita Terkini
 
Panglima TNI: Center of Gravity Indonesia adalah Solidaritas TNI dan Polri

Penerimaan Pajak Sulit Terealisasi

Penembakan di Kedutaan Israel, 2 Orang Tewas

Setya Novanto Tersangka, Akbar Khawatir Golkar Tak Tembus ke Parlemen

Sekjen DPR RI Apresiasi Kehadiran Sespimti Polri

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2