Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pertamina
Pemerintah Indonesia Harus Sikapi Mahalnya Harga Avtur
2019-02-20 12:52:05
 

Ilustrasi. Demo karyawan Pertamina soal harga & supplier Avtur pada, Selasa (19/2/2019) di depan Istana Presiden di Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menekankan pemerintah segera turun tangan menyikapi mahalnya harga avtur yang menjadi variabel terbesar dalam pembiayaan bisnis penerbangan. Tingginya harga avtur juga berimplikasi pada mahalnya tarif tiket penerbangan, sebab 40 persen dari harga tiket digunakan untuk pembiayaan avtur. Kenaikan tarif tiket penerbangan pun sempat dikeluhakan masyarakat.

"Bagasi mahal, tarif naik, kemudian soal kargo, kita dihadapkan tiga masalah ini. Kenapa tiga masalah menjadi ada, dalam hal ini pemerintah terlambat mengatasi masalah ini," ujar Tamsil saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, baru-baru ini.

Pemerintah sebenarnya bisa membuat kebijakan avtur satu harga. Legislator Fraksi PKS ini mencontohkan ketika Pertamina bisa melakukan penugasan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga karena menyangkut hajat hidup orang banyak, mengapa kemudian tidak melakukan penugasan yang sama dalam bentuk menjaga avtur.

Lebih lanjut Tamsil menjelaskan jika pemerintah ingin menurunkan harga avtur, harus di bicarakan secara terbuka. Namun bila pemerintah mau head to head dengan singapura, harus dilihat dari berbagai sisi diantaranya di singapura tidak ada pajak sedangkan di Indonesia ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Jika Pertamina dibebaskan dari PPN, maka keuntungan akan lebih banyak. Apabila hal-hal yang memberatkan itu telah dicabut, maka Pertamina bisa memberikan harga sama dengan negara tetangga juga memungkinkan penerbangan asing itu untuk mengisi avtur di Indonesia," tandasnya.

Politisi dapil Sulawesi Selatan I ini mengatakan kalau berimplikasi terhadap masyarakat, tentunya harus dibahas di DPR RI. untuk itu ia berharap pemerintah terbuka agar bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik. "Saya kira setelah ini kita akan melakukan FGD untuk mendalami permasalahan ini untuk dibawa kedalam rapat kerja dengan pemerintah," pungkas Tamsil.(man/es/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pertamina
 
  Jokowi Jangan Hanya Mikirkan Mengganti Kabinet Saja, Dirut Pertamina Harus Dicopot Juga !
  Pratek Pungli dan Suap Dituding Marak di Pemasaran Retail Gas Domestik, LPG Pertamina
  Komisi VI Soroti Mekanisme BBM Satu Harga
  Polisi Menangkap 5 Tersangka Perampas 2 Truk Tangki Pertamina untuk Demo di Monas
  Pemerintah Indonesia Harus Sikapi Mahalnya Harga Avtur
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2