Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Gempa
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
2018-08-21 12:24:04
 

Ilustrasi. Tampak kondisi hancurnya bangunan akibat gempa Lombok.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bencana gempa secara beruntun yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan kerusakan luas dan korban jiwa. Ironisnya, pemerintah belum juga menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional. Pemerintah pun dinilai tidak peka atas penderitaan masyarakat setempat dan tidak tanggap terhadap bencana tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, kerusakan yang paling luas adalah infrastruktur. Tidak saja rumah-rumah dan fasilitas umum, jalan-jalan penghubung juga mengalami kerusakan parah. Bandara dan pelabuhan ikut mengalami kerusakan. Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan miliar.

"Pemerintah wajib menetapkan bencana gempa Lombok ini sebagai bencana nasional. Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara lumpuh. Pemda tak bisa berbuat banyak. Kerugian ekonomi sosial terutama sektor pariwisata paling terdampak. Wisatawan asing pun bisa kapok datang ke Lombok lagi, bila penanganan bencananya seperti ini. Selama ini pemerintah pusat hanya menyerahkannya kepada Pemda setempat. Padahal, Pemda punya keterbatasan," keluh Bambang kepada Parlementaria lewat sambungan telepon, Selasa (21/8).

UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah mengamanatkan agar pemerintah segera menetapakan tragedi Lombok sebagai bencana nasional sesuai indikator yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.24/2007. Indikator sebagai bencana nasional di Lombok sudah terpenuhi seperti jumlah korban yang banyak, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan cakupan luasnya wilayah yang tekena bencana.. Hingga saat ini Perpres yang menetapkan status bencana nasional itu belum terbit.

Ditambahkan Bambang, yang juga memprihatinkan adalah evakuasi para turis asing dari Pulau Gili hanya menggunakan perahu kelotok milik warga. Penanganan evakuasi semacam ini, nilai politisi Partai Gerindra itu, sangat primitif. Di sisi lain, pelibatan TNI dalam membantu para korban juga masih minim. Padahal, dalam kasus kebakaran hutan yang tidak ada korban jiwa saja, pelibatan TNI sangat maksimal.

Dalam kasus bencana Lombok, sambung Bambang, pemerintah dinilai tidak punya prikemanusiaan. Bahkan, menteri-menteri juga dinilainya asal bicara dan tak mengerti aturan hukum. "Menteri tak usah ngomong kalau tak ngerti aturan, terutama para menteri yang sedang sibuk menjadi caleg untuk Pemilu tahun depan," ucap politisi dapil Jatim I ini.

Menurutnya, Lombok harus diprotek keselamatannya secara baik. Satu saja nyawa manusia hilang, nilainya tak terhingga. Pemerintah tidak serius tangani bencana ini. Padahal, Bali dan Lombok sebagai ikon pariwisata nasional bisa rusak akibat penanganan bencana yang tidak serius ini,(mh/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Gempa
 
  Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
  Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
  Tim Psikologi TNI Kogasgabpad Bantu Pulihkan Trauma Warga Lombok
  Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018
  TNI Bangun Rumah Percontohan di Desa Topang Lombok Utara
 
ads

  Berita Utama
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel

KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai

Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia

Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden

Mu'ti: Kader Muhammadiyah yang Menjadi Timses Harus dapat Menjadi Teladan dalam Berpolitik

Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2