Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Hutang Luar Negeri
Pemerintah Jangan Anggap Enteng Utang Luar Negeri
2018-05-08 20:54:46
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: Naefuroji/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, sebaiknya pemerintah jangan menganggap utang luar negeri Indonesia sebagai permasalahan yang enteng. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima undangan diskusi dengan topik 'Utang Luar Negeri' yang akan diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (UBK).

"Jadi mereka (Ikatan Alumni UBK, RED) akan menyelenggarakan sebuah diskusi publik terkait 'Utang Luar Negeri', saya yakin ini adalah masalah yang sangat penting, karena kita tidak bisa menganggap enteng utang," tandas Fadli di ruang kerjaanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Politisi Gerindra itu menyampaikan, biasanya argumentasi pemerintah tentang utang selalu dibawah rasio Produk Domestik Bruto (PDB). Tetapi dia menekankan agar pemerintah harus memiliki kemampuan dalam membayar utang.

"Kita harus melihat sejauhmana kemampuan kita membayar utang. Itu sangat penting, dan ini juga persoalan kemandirian. Saya kira ini adalah topik yang menarik untuk didiskusikan, kita berharap nanti bisa ada perwakilan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait," jelas Fadli.

Menurut data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia saat ini mencapai 352,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769). Jumlah itu naik 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia naik sebesar 3 persen.

Fadli mengkritisi pemerintah yang mengusung semboyan Trisakti, tapi justru tidak mampu menciptakan kemandirian ekonomi. "Pemerintahan ini kan berbasis pada Trisakti. Trisakti itu adalah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian kebudayaan. Kemandirian ekonomi itu kan harusnya tidak berhutang, berdiri di atas kaki sendiri," ketusnya.

Ia juga sempat menyinggung tentang pelemahan rupiah, menurutnya pelemahan rupiah di level Rp14 ribu per dolar AS merupakan tanda bahaya bagi ekonomi Indonesia. Bahkan dia beraggapan pemelahan ini merupakan krisis.

"Saya kira ini adalah tanda bahaya bagi ekonomi kita. Depresiasi rupiah itu awal dari krisis. Sebenarnya depresiasi sudah terjadi dari beberapa waktu lalu. Jadi menurut saya kita berada dalam krisis," ujarnya.

Fadli menyarankan agar pemerintah segera mencari jalan keluar supaya nilai tukar rupiah kembali dalam posisi aman.

"Pemerintah harus memikirkan jalan itu. Menurut saya harus ada upaya supaya rupiah bisa bertahan. Jangan saat ini intervensi BI menghabiskan devisa kita. Kabarnya sudah banyak devisa kita dipakai untuk intervensi, untuk menahan laju pelemahan rupiah," tutupnya.(eko/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
  Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
  Total Hutang Pemerintah Rp 4.585,4 triliun, Salamuddin Daeng: Rasio Utang RI 30,31 Persen Menyesatkan
  Beban Bunga Utang Makin Bertambah, APBN Tak Sehat
  Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia
 
ads

  Berita Utama
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan

Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

 

  Berita Terkini
 
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina

Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa

Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2