Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
PNS
Pemerintah dan DPR Tidak Hadir, Sidang Uji UU Perbendaharaan Negara Ditunda
2017-06-10 16:07:20
 

Sri Bintang Pamungkas selaku Pemohon Prinsipal usai sidang perkara Pengujian UU Perbendaharaan Negara, Kamis (8/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Humas/Ganie)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) pada, Kamis (8/6) tertunda karena ketidakhadiran pihak Pemerintah dan DPR yang semula dijadwalkan memberikan keterangan.

"Baik kalau begitu, Saudara Pemohon apakah akan mengajukan ahli untuk persidangan berikutnya?" tanya Ketua MK Arief Hidayat sebagai pimpinan sidang perkara Nomor 18/PUU-XV/2017 tersebut.

Sri Bintang Pamungkas sebagai Pemohon akan mengajukan tiga orang ahli dalam perkara tersebut, yakni ahli keuangan negara, ahli sumber daya manusia, dan ahli hukum perdata. Selain itu, Pemohon mempersiapkan dua saksi untuk sidang berikutnya yang dijadwalkan pada, Senin (12/6).

Sebelumnya, Pemohon mempersoalkan Pasal 40 ayat (1) UUPerbendaharaan Negara terkait adanya batasan kedaluwarsa terhadap hak tagih pembayaran pensiun bagi pegawai negeri. Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menyebutkan, "Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang."

Selama 37 tahun, Pemohon mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terhitung bulan Juli 2010, ia menjadi pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Saat pensiun, Pemohon belum memiliki Surat Keterangan Penghentian Pemberian Gaji (SKPP). Pada 6 Oktober 2016, ia menyerahkan SKPP ke PT. Taspen dan diperoleh perhitungan ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima. Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, masa berlaku maksimum pembayaran pensiun yang bisa dibayar kepada Pemohon adalah 60 bulan. Hal tersebut mengakibatkan ia menderita kerugian materiil sebesar 16 bulan uang pensiun yang seharusnya dapat diterima Pemohon.

Menurutnya, frasa "jatuh tempo" adalah istilah yang biasa dipakai manakala batas waktu yang diwajibkan perjanjian, misalnya perjanjian pembayaran utang atau piutang dinyatakan sudah habis. Sedangkan menurutnya, tidak ada perjanjian apapun yang dibuat antara PNS dengan pemerintah. Dengan demikian, seharusnya frasa "jatuh tempo" pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945.

Seharusnya, menurut Pemohon, dalam sebuah perjanjian, hak tagih berupa pelanggaran atas batas waktu pembayaran utang atau piutang yang jatuh tempo bisa dikenakan "hukuman" berupa denda. Pemohon berpendapat ak tagih dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara diterapkan secara multitafsir. Menurut Pemohon, Pengenaan denda dengan pembatasan pembayaran untuk 5 tahun dengan alasan "hak tagih yang terlambat atau kedaluwarsa" telah mengurangi hak atas penghidupan yang layak sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Pemohon juga menilai Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang telah memberi apresiasi tinggi kepada PNS maupun pegawai swasta yang bekerja di bidang pendidikan. Selain itu, ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 karena telah mengurangi sumber penghidupan pensiunan PNS dan mengakibatkan mereka akan jatuh miskin.(NanoTresnaArfana/lul/MK/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PNS
 
  Pemerintah dan DPR Tidak Hadir, Sidang Uji UU Perbendaharaan Negara Ditunda
  Banyak SK Palsu Pengangkatan CPNS Beredar, Karo Humas BKN Minta Masyarakat Waspada
  Dana Alokasi Umum (DAU) Jika Tertunda, Jokowi Bisa Dipidanakan oleh PNS
  Gaji Sampai Rp 20 Juta, Inilah Lowongan 100 Tenaga Humas Pemerintah
  Polda Jabar Ringkus 8 Penipu, 1.003 CPNS Jadi Korban
 
ads

  Berita Utama
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman

Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot

Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M

 

  Berita Terkini
 
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

AKBP Tatan Dirsan Layak Ditiru, Hujan Deras dan Banjir Dilalui Demi Tugas pada Malam Takbiran

Valentino Rossi Juara MotoGP Assen

Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar

Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2