Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pendidikan
Pemilihan Rektor Unmul Periode 2018 - 2022 Sah Sudah Sesuai Aturan
2018-08-06 08:21:56
 

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si, Dekan Sospol Universitas Mulawarman, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Rektor 2018 - 2022.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Rapat Senat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) untuk pemilihan Rektor perode tahun 2018 - 2022 yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018 lalu dilaporkan ke Kemenristekdikti oleh Ir Fadli, salah seorang Alumnus Fakultas Kehutanan Unmul yang menuding bahwa pemilihan tidak sesuai berdasarkan aturan, sehingga minta dianulir atau minta dibatalkan akhirnya ditanggapi dingin oleh Dr H Muhammad Noor, M.Si sebagai Dekan Sospol sekaligus sebagai Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unmul 2018 - 2022 tersebut.

Dikonfirmasi pewarta BeritaHUKUM.com di kantornya pada, Kamis (2/8) lalu, selaku Ketua Panitia Muhammad Noor mengatakan bahwa dalam rapat Senat Universitas Mulawarman (Unmul) perguruan tinggi negeri di Samarinda secara tertutup untuk Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman priode 2018 - 2022 diduga ada "penumpang gelap" yang menyusup, serta tidak dihadiri pejabat Kemenristekdikti sehingga dituding tidak sesuai peraturan dan harus dibatalkan.

"Itu informasi yang keliru, sebab perwakilan Kemenristekdikti, Ir. Wisnu Sardjono Soenarso selalu mengikuti kegiatan baik dalam rapat terbuka mau pun tertutup, yang juga memberikan pertanyaan dan saran dimana dilakukan setiap kegiatan hingga pukul 15.00 Wita jadi tidak benar kalau dikatakan tidak hadir," terang M Noor.

Muhammad Noor juga mengatakan bahwa, sampai sejauh ini sebagai ketua panitia belum menerima surat baik langsung maupun tidak langsung terkait keberatan pemilihan Rektor Unmul.

"Sejauh ini kami khususnya saya sebagai ketua umumnya belum menerima surat baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun juga terkait pemilihan Rektor pada tanggal 10 Juli 2018 kemarin," ujar M. Noor, Kamis (2/8).

Perlu kami sampaikan bahwa, anggota senat yang terlibat dalam proses dari 89 Senat dari awal kami mengesahkan menjadi anggota senat yang terlibat dalam proses setiap tahapan pemilihan, berdasarkan surat keputusan senat nomor 1 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak menyangkut pemilihan daftar nama-nama senat sebagaimana tercantum dalam SK keanggotaan senat.

Dalam pemilihan tanggal 10 Juli 2018, menyangkut pemilihan calon maka kami usulkan kepada Ka Biro Hukum Kemenristekdikti mengenai ada dua orang yang bertugas di daerah lain dengan status diperbantukan yaitu; Profesor Andri Patton di Universitas Borneo Tarakan dan Profesor Sigit di Kementerian Dikti SDA. Maka, tanggal 5 Juli 2018 atau lima hari sebelum pemilihan Rektor baik rapat tertutup dibuat DPT yang dikeluarkan oleh Senat yang menyatakan bahwa, kedua orang itu tidak berhak untuk memilih walaupun sebagai anggota Senat yang diperbantukan dan hadir di dalam pemilihan, jadi dalam DPT kedua orang itu tidak ada dan tidak berhak untuk memilih, tegas M. Noor.

Diketahui, sebelumnya Ir. Fadly salah seorang alumnus Fakultas Kehutanan Unmul dengan surat terbuka melaporkan kepada Kenenristekdikti di Jakarta pada tanggal (25/7) lalu yang meminta agar Pemilihan Rektor Unmul 2018 - 2022 harus dibatalkan, karena adanya penumpang gelap yang ikut terlibat dalam pemilihan sehingga dinyatak stidak sah dan harus dibatalkan.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  Pemilihan Rektor Unmul Periode 2018 - 2022 Sah Sudah Sesuai Aturan
  Pemilihan Rektor Unmul 2018-2022 Diduga Ada Penumpang Gelap, Harus Dibatalkan
  SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru
  SMAN 10 Pentagon Kaur Bertaraf Internasional Jadi Primadona di Bengkulu
  Universitas Pertahanan Adakan Seminar Internasional Defense Science
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Hentikan, Jangan Adu Domba Polri Vs KPK dan Sebar Hoax, #IndonesiaLeaksCumaISU

Prabowo-Sandi Janji Fokus Pengembangan Pariwisata Halal, Taufan: Ini Dapat Menjadi Solusi Ekonomi

Donald Trump Tuduh Para Ilmuwan 'Memiliki Agenda Politik' Namun Akui Perubahan Iklim Bukan Hoax

Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2