Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemindahan Ibu Kota
Pemindahan Ibu Kota Perlu Proses Panjang
2019-09-06 04:33:52
 

Wakil Ketua DPR/Korpolkam Fadli Zon saat membuka seminar tentang "Menyoal Rencana Pemindahan Ibukota Negara" di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Rabu (3/9).(Foto: arief/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.

Hal ini disampaikan Fadli saat menyelenggarakan seminar dengan tema "Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara" bersama Indonesia Resources Studies (IRESS) di Ruang Abdul Muis Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9) lalu.

"Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas, hitung-hitungan yang jelas. Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh pemerintah untuk pindahkan ibu kota," ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, hal-hal yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota yaitu masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah harus lebih serius lagi dalam menanggapi permasalahan tersebut.

"Yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota tentu saja masyarakat. Sekarang saja pemerintah belum menyampaikan dokumen legal dan konstitusional termasuk kepada DPR, sehingga ini masih belum serius," kata Fadli.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengatakan rencana perpindahan ibukota harus berdasarkan keinginan bersama masyarakat Indonesia bukan pemerintah.

"Ada enggak partisipasi dan aspirasi publik untuk didengarkan. Jangan sampai dirampas oleh keinginan Presiden. Apakah keinginan Presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya (Presiden) sendiri bukan keinginan rakyat," kritik Fadli(tn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia

Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan

Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

 

ads2

  Berita Terkini
 
WALHI: Konyol! Pasal Penjerat Pembakar Hutan Dihapus Jokowi di Omnibus Law

Komisi VIII Komitmen Kawal Pengelolaan Keuangan Haji

Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia

Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan

Ada Peluang Besar di antara 'Pelacur Pers', 'Pengemis Sakti', dan Dewan Pers

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2