Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Ormas
Pemohon Telah Membentuk Ormas Perak Indonesia
2017-12-12 10:23:04
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Senin (11/12). Sidang yang dimohonkan Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna.

Dalam sidang perbaikan, Muhamad Sahal selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan, di antaranya adalah argumentasi yang memperkuat legal standing para Pemohon. Kedudukan Pemohon sebagai ormas dengan nama Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi Indonesia (Perak Indonesia).

"Dalam berita acaranya telah diajukan sebagai bukti tambahan dan tengah diajukan pada notaris dan apabila telah terbit aktanya, akan para Pemohon susulkan pada kesempatan berikutnya," terang Sahal.

Menurut para Pemohon, pada 24 Oktober 2017, DPR telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Republik Indonesia tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Para Pemohon pun menilai ketentuan Pasal 80A UU Ormas tersebut berkaitan pula dengan pencabutan badan hukum ormas dengan pembubaran tanpa melalui proses pengadilan (process due of law). Hal ini, menurut para Pemohon, telah mengesampingkan hukum sebagai asas negara Indonesia dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

Sebelum mengakhiri persidangan, Wakil Ketua MK Anwar Usman mengesahkan bukti terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 94/PUU-XV/2017. "Dengan demikian, hasil dari persidangan akan disampaikan ke Rapat Permusyawaran Hakim dan para Pemohon menunggu kabar dari kepaniteraan," tutup Wakil Ketua MK Anwar.(Sri Pujianti/LA)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  Ormas Jangan Ragu Berikan Kritik Bagi Pemerintah dan DPR
  Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
  Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law
  Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
  Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
 
ads

  Berita Utama
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers

 

  Berita Terkini
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule

Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala

Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira

Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2