Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Dukung Penurunan Gas Rumah Kaca
2018-03-06 09:10:30
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen hingga tahun 2030.

Deputi Gubernur Pemprov DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan pihaknya mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Bentuk dukungan tersebut berdasarkan Pergub Nomor 131 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca," ujarnya saat menghadiri Pertemuan Nasional Program Ambitious City Promises Indonesia di Ruang Pertemuan, Kantor Urusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Jl Teuku Umar No 10-12 Gondangdia, Senin (5/3).

Ia menambahkan, bentuk dukungan ini dikonkretkan dengan upaya Pemprov DKI dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), urban agriculture, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden RI untuk Pengedalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar mengapresiasi usaha yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Ibukota. Dialog Talanoa yang selama ini telah dilakukan negara- negara lainya termasuk Indonesia, diharapkan menjadi wadah dialog semua pihak untuk mendukung penurunan emisi.

"DKI Jakarta telah memiliki komitmen dan aksi-aksi nyata dalam mendukung pencapaian penurunan emisi secara nasional. Saya berharap, kota-kota lain juga melakukan hal yang sama," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

 

  Berita Terkini
 
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat

5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api

UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi

Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2