Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
2018-02-23 13:19:47
 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Jatibaru Tanah Abang.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Cyber Indonesia melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana atas penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, oleh Pemprov DKI Jakarta. Sesuai laporan polisi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 22 Februari 2018.

Menurut Sekjen Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian bahwa penutupan Jalan Jatibaru yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan kurang lebih selama 2 bulan, sejak tanggal 22 Desember 2017.

"Sampai saat ini penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, belum memiliki payung hukum dalam penerapannya, dengan kata lain tidak adanya Perda maupun Pergub yang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Keputusan penutupan Jalan Jatibaru, mendapat respon dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana.

"Warga setempat maupun Angkutan Umum sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tersebut," tuturnya.

Hal ini menjadi serius mengingat pemprov DKI Jakarta merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang pada tanggal 22 Desember 2017, bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang untuk berjualan di satu, dari dua ruas jalan sepanjang Jalan Jatibaru.

"Seiring berjalannya waktu dan hasil pemantauan dilapangan bahwa PKL yang berjualan di trotoar Kawasan Tanah Abang tidak berkurang bahkan cenderung semakin banyak, mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di tenda PKL yang berada diruas jalan Jatibaru," paparnya.

Boyd menyampaikan sesuai surat rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Pemprov DKI pada pokoknya meminta Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, guna peningkatan kerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku.(wa/bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  'Siapa Pantas Gantikan Sandi? PKS Menekan, Gerindra Melawan'
  Kondisi JPO Memprihatinkan, Warga Kesetrum
  Polisi Amankan 4 Pelaku Pungli di Blok A dan Blok F Pasar Tanah Abang
  Pembongkaran JPO Bundaran HI, Jalan MH Thamrin akan Ditutup Sementara
  Roadshow Serikat Saudagar Nusantara Dorong Pelajar dan Mahasiswa untuk Berwirausaha
 
ads

  Berita Utama
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli

Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto

 

  Berita Terkini
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan

Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa

Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2