Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Jakarta
Pemprov DKI Segel 932 Bangunan Langgar Aturan di Pulau Reklamasi D
2018-06-07 22:49:52
 

Tampak saat penyegelan 932 bangunan hasil reklamasi di Pulau C dan D.(Foto: instagram.com/aniesbaswedan)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi melakukan penyegelan terhadap 932 bangunan yang melanggar aturan, termasuk tidak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D yang merupakan hasil dari reklamasi.

Sebanyak 932 bangunan yang disegel terdiri dari 409 rumah dan 212 rumah kantor (rukan) yang sudah rampung dibangun, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum terselesaikan.

"Hari ini, 7 Juni 2018 Pemprov DKI melakukan penyegelan atas seluruh bangunan tak berizin yang terletak di atas tanah dengan hak pengelolaan lahan ada pada Pemprov DKI," kata Anies, saat memimpin langsung penyegelan, di Pulau D, Kamis (7/6).

Ditegaskannya, Pemprov DKI berkomitmen untuk menegakkan aturan kepada siapapun dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggarnya.

"Kita ingin semua kegiatan di Jakarta mengikuti aturan. Alhamdulillah, kegiatan penyegelan berjalan dengan lancar. Personel Satpol PP maupun petugas dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, semuanya menjalankan tugas dengan baik," terangnya.

Anies menambahkan, penyegelan ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga kepada masyarakat agar memastikan diperolehnya perizinan terlebih dahulu sebelum memulai membangun.

"Ada izin dulu semuanya, sesuai peraturan dan ketentuan. Setelah ini ditutup, nanti petugas dari Satpol PP akan mengawasi lokasi ini, tidak boleh ada kegiatan di tempat ini," tandasnya.

Sementara, panatauan pada akun media sosial twitter Verified account Anies Baswedan @aniesbaswedan dengan 2.267.319 Followers menulis, "Ini tanah kita, diambil dari bawah air laut kita. Ini adalah tanah air kita. Membangun di tanah ini harus taat pada semua aturan hukum di tanah air kita.

Hari ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan 932 bangunan yang berdiri tanpa izin, tanpa IMB," bunyi tweep Anies.(beritajakarta/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Persija Pawai Juara, Ditlantas PMJ Lakukan Rekayasa Lantas di SU GBK dan Balaikota
  Gubernur Anies Baswedan Bangga Persija Raih Juara Liga 1
  UMP DKI Jakarta 2019 Naik, Polri Yakin Kamtibmas Semakin Kondusif
  Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak
  Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta
 
ads

  Berita Utama
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi

 

  Berita Terkini
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019

Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2