Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Korupsi
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
2017-12-27 15:01:41
 

Dahnil Anzar Simajuntak: Satu Tahun Politik Antikorupsi Pemerintahan Jokowi---- PARAH.(Foto: @Dahnilanzar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat tahun 2017 yang nampaknya berat bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi" bertempat di aula gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat pada, Rabu (27/12).

Hadir sebagai pembicara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus Pendiri Madrasah Antikorupsi Dahnil Anzar Simajuntak, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Aktivis HAM dan Anti Korupsi Haris Azhar.

Dahnil menilai bahwa komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi masih diragukan, langkah politik pemerintahan Jokowi dirasa belum berpihak pada gerakan anti korupsi.

"Hari ini presiden kehilangan komitmennya," ujar Dahnil. Padahal, menurut Dahnil kunci utama pemberantasan korupsi yang paling ampuh adalah peran Presiden.

"Sebab hampir selalu kasus KPK yang berhubungan dengan polisi, KPK tidak punya nyali," tegas Dahnil.

Tidak jelasnya kasus Novel sampai saat ini adalah bukti komitmen presiden yang dinilai lemah. Dahnil menyayangkan ketidakseriusan penyelesaian kasus Novel, termasuk adanya perusakan alat bukti. Sebab menurutnya jika kasus ini diproses dengan serius maka akan nampak jelas siapa-siapa dari para oknum petinggi negara yang terlibat kejahatan terhadap negara.

Dahnil juga menyampaikan kekhawatirannya terkait permisivisme agenda pemberantasan korupsi dengan menyertakan contoh ujaran beberapa tokoh yang mengerdilkan bahaya korupsi dengan perbandingan yang tidak tepat.

"Misalnya adalah ucapan seperti SARA jauh lebih berbahaya daripada korupsi. Padahal dalam Islam, korupsi adalah sumber utama segala kejahatan.Setiap kejahatan seperti terorisme sampai narkoba, selalu ada gejala dan praktek rente," imbuhnya.

Sebagai penutup, Dahnil mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah kita hari ini adalah menyadarkan kembali presiden yang kehilangan komitmennya.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
  Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
  Memecahkan Sandi Korupsi
  Hak Remisi Koruptor Harus Dicabut
  Diskusi Berseri MAK: Korupsi & Dinasti Politik
 
ads

  Berita Utama
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

 

  Berita Terkini
 
SBY: Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama

Ribuan Warga ke Monas Ajukan Paspor Kilat di Acara Festival Keimigrasian 2018

Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2