Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pemuda Muhammadiyah
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
2017-12-27 15:01:41
 

Dahnil Anzar Simajuntak: Satu Tahun Politik Antikorupsi Pemerintahan Jokowi---- PARAH.(Foto: @Dahnilanzar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat tahun 2017 yang nampaknya berat bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi" bertempat di aula gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat pada, Rabu (27/12).

Hadir sebagai pembicara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus Pendiri Madrasah Antikorupsi Dahnil Anzar Simajuntak, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Aktivis HAM dan Anti Korupsi Haris Azhar.

Dahnil menilai bahwa komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi masih diragukan, langkah politik pemerintahan Jokowi dirasa belum berpihak pada gerakan anti korupsi.

"Hari ini presiden kehilangan komitmennya," ujar Dahnil. Padahal, menurut Dahnil kunci utama pemberantasan korupsi yang paling ampuh adalah peran Presiden.

"Sebab hampir selalu kasus KPK yang berhubungan dengan polisi, KPK tidak punya nyali," tegas Dahnil.

Tidak jelasnya kasus Novel sampai saat ini adalah bukti komitmen presiden yang dinilai lemah. Dahnil menyayangkan ketidakseriusan penyelesaian kasus Novel, termasuk adanya perusakan alat bukti. Sebab menurutnya jika kasus ini diproses dengan serius maka akan nampak jelas siapa-siapa dari para oknum petinggi negara yang terlibat kejahatan terhadap negara.

Dahnil juga menyampaikan kekhawatirannya terkait permisivisme agenda pemberantasan korupsi dengan menyertakan contoh ujaran beberapa tokoh yang mengerdilkan bahaya korupsi dengan perbandingan yang tidak tepat.

"Misalnya adalah ucapan seperti SARA jauh lebih berbahaya daripada korupsi. Padahal dalam Islam, korupsi adalah sumber utama segala kejahatan.Setiap kejahatan seperti terorisme sampai narkoba, selalu ada gejala dan praktek rente," imbuhnya.

Sebagai penutup, Dahnil mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah kita hari ini adalah menyadarkan kembali presiden yang kehilangan komitmennya.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  KASN Sebut 90 Persen Kementerian Era Jokowi Diduga Jual Beli Jabatan
  Pasca OTT KPK di Kemenpora, Virus Korupsi di Pemerintahan Joko Widodo Stadium 4
  Pencegahan Korupsi Tetap Lebih Baik daripada Penindakan
  Pemberantasan Korupsi Era Disrupsi
  Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai
 
ads

  Berita Utama
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto

Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 

  Berita Terkini
 
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto

Caleg PDIP Jadi Tersangka Pembakaran Kotak Suara di Jambi

Sembuh, Sandiaga Perintahkan Semua Pendukung Kawal C1

Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2