Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Korupsi
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
2017-12-27 15:01:41
 

Dahnil Anzar Simajuntak: Satu Tahun Politik Antikorupsi Pemerintahan Jokowi---- PARAH.(Foto: @Dahnilanzar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat tahun 2017 yang nampaknya berat bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi" bertempat di aula gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat pada, Rabu (27/12).

Hadir sebagai pembicara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus Pendiri Madrasah Antikorupsi Dahnil Anzar Simajuntak, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Aktivis HAM dan Anti Korupsi Haris Azhar.

Dahnil menilai bahwa komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi masih diragukan, langkah politik pemerintahan Jokowi dirasa belum berpihak pada gerakan anti korupsi.

"Hari ini presiden kehilangan komitmennya," ujar Dahnil. Padahal, menurut Dahnil kunci utama pemberantasan korupsi yang paling ampuh adalah peran Presiden.

"Sebab hampir selalu kasus KPK yang berhubungan dengan polisi, KPK tidak punya nyali," tegas Dahnil.

Tidak jelasnya kasus Novel sampai saat ini adalah bukti komitmen presiden yang dinilai lemah. Dahnil menyayangkan ketidakseriusan penyelesaian kasus Novel, termasuk adanya perusakan alat bukti. Sebab menurutnya jika kasus ini diproses dengan serius maka akan nampak jelas siapa-siapa dari para oknum petinggi negara yang terlibat kejahatan terhadap negara.

Dahnil juga menyampaikan kekhawatirannya terkait permisivisme agenda pemberantasan korupsi dengan menyertakan contoh ujaran beberapa tokoh yang mengerdilkan bahaya korupsi dengan perbandingan yang tidak tepat.

"Misalnya adalah ucapan seperti SARA jauh lebih berbahaya daripada korupsi. Padahal dalam Islam, korupsi adalah sumber utama segala kejahatan.Setiap kejahatan seperti terorisme sampai narkoba, selalu ada gejala dan praktek rente," imbuhnya.

Sebagai penutup, Dahnil mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah kita hari ini adalah menyadarkan kembali presiden yang kehilangan komitmennya.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai
  Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi'
  Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
  Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
  Memecahkan Sandi Korupsi
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2