Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Longsor
Penandatanganan Kerjasama Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor di 19 Daerah Resiko Tinggi
2018-04-09 13:17:06
 

Tampak foto bersama tim BNPB dan tim dari UGM saat acara penandatangan Kerjasama Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor.(Foto: Istimewa)
 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Menurut data BNPB sepanjang tahun 2016 dan 2017, bencana longsor merupakan 3 besar bencana yang terjadi di Indonesia setelah banjir dan angin puting beliung. Bencana longsor merupakan bencana yang paling mematikan dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan sebanyak 186 jiwa dari total korban bencana sebanyak 521 jiwa sepanjang tahun 2016.

Pada tahun 2017 tercatat 2.372 kejadian bencana alam, yang mengakibatkan 377 korban jiwa dan 3,49 juta jiwa terdampak dan mengungsi, dimana jumlah kejadian tanah longsor menempati urutan ketiga setelah banjir dan puting beliung.

Data BNPB menunjukan bahwa sekitar 40 juta warga negara Indonesia tinggal di daerah kerentanan longsor sedang hingga tinggi, sehingga perlu prioritas penanganan pengurangan risiko bencana.

Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan merelokasi warga yang tinggal di daerah rentan, namun relokasi ini sangat sulit dilakukan, karena resistensi dari aspek sosial-ekonomi-budaya di masyarakat dan terbatasnya anggaran.

Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dilakukan pada kondisi ini adalah dengan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui penerapan sistem peringatan dini.

Menurut UNISDR (2006) suatu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur kunci yang saling terkait, mulai dari (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan dan layanan peringatan, (3) penyebarluasan dan komunikasi, hingga (4) kemampuan merespons.

Penerapan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat harus memperhatikan hubungan antar-ikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif di antara semua unsur tersebut. Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang terpusat pada masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2008-2017, Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan penerapan sistem peringatan dini bencana gerakan tanah di 80 daerah rawan longsor di 25 propinsi di Indonesia.

Sistem peringatan dini gerakan tanah yang diterapkan terdiri atas tujuh sub-sistem utama sebagai berikut, yang juga telah diusulkan menjadi SNI (Standar Nasional Indonesia): (1) penilaian risiko; (2) sosialiasi; (3) pembentukan tim siaga bencana; (4) pembuatan panduan operasional evakuasi; (5) penyusunan prosedur tetap; (6) pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi; (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem.

Dengan demikian penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang merupakan cikal bakal terwujudnya ketangguhan bangsa.

Pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, diadakan penandatanganan kerjasama penerapan sistem peringatan dini bertempat di Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada. BNPB diwakili oleh B. Wisnu Widjaja sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan Bambang Surya Putra sebagai Kepala Sub Direktorat Peringatan Dini BNPB.

Dari UGM Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Dr. Paripurna Sugarda, didampingi oleh Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Nizam. Kegiatan ini didukung oleh Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Kebencanaan (GAMA-InaTEK) UGM dan PT. Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM).

Dalam sambutannya, B. Wisnu Widjaja menyampaikan bahwa BNPB dan UGM telah melakukan kerjasama jangka panjang sejak 2007, dalam penerapan sistem peringatan dini bencana yang merupakan integrasi sistem teknis dan sosial.

Bangsa Indonesia harus percaya diri dengan kemampuan dan pengalamannya dalam menerapkan teknologi kebencanaan karya anak bangsa. Upaya keras ini telah mendapat pengakuan internasional dengan terbitnya ISO 22327 tentang implementasi sistem peringatan dini gerakan tanah berbasis masyarakat pada 16 Maret 2018 lalu di Sydney Australia.

"Ini merupakan ISO pertama yang diajukan oleh Indonesia yang merupakan kerjasama BNPB-BSN-UGM-BMKG. BNPB tetap berkomitmen untuk mendukung dan mendorong upaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan," kata Wisnu Widjaja.

Saat ini, BNPB berupaya menurunkan indeks risiko bencana Indonesia. Fokus penerapan 19 sistem peringatan dini gerakan tanah pada tahun 2018 adalah di berbagai daerah risiko tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"BNPB berharap agar upaya ini juga diikuti oleh BPBD dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana di daerahnya," ujar Wisnu Widjaja.

Untuk mendukung upaya ini, BNPB dan UGM juga mengadakan acara sosialisasi pada bulan minggu ke-2 April 2018 di Surabaya yang dihadiri BPBD yang akan terlibat.

Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM juga menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap penggunaan produk-produk penelitian antar disiplin di bidang kebencanaan yang telah dibangun Fakultas Teknik UGM.

"Diharapkan inovasi teknologi di bidang kebencanaan terus dikembangkan tidak hanya bencana longsor tetapi juga berbagai bencana lainnya dan dapat diaplikasikan di dalam dan luar negeri," ungkap Paripurna Sugarda.

Dan kerjasama ini merupakan wujud peran aktif UGM dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pada tahap selanjutnya, UGM akan membangun teaching industry yang mengintegrasikan inovasi teknologi hingga manufaktur.

Menilik sejarah terciptanya alat-alat deteksi dini gerakan tanah oleh UGM telah dimulai sejak tahun 2007-2008, dimana Bakornas-PB waktu itu (saat ini menjadi BNPB) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) ikut membidani lahirnya generasi pertama sistem peringatan dini sederhana buatan UGM yang dipasang di Kabupaten Banjarnegara, Situbondo dan Karanganyar.

"Sampai tahun 2018, Inovasi ini telah melahirkan 5 paten dimana sistem peringatan dini generasi ke-5 berupa alat-alat extensometer, tiltmeter, inclinometer, penakar hujan, ultrasonic sensor, IP Camera dan sistem telemetri telah dibangun oleh UGM dengan berbagai varian dan memiliki 90% komponen lokal," jelas Paripurna Sugarda.

Pada tahun 2017, sistem peringatan dini bencana longsor yang dikembangkan BNPB dan UGM sudah dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 8235:2017 Sistem peringatan dini gerakan tanah.

Selanjutnya pada tahun 2015, BNPB-BSN-UGM mengajukan sistem ini untuk menjadi internasional standar dalam ISO/TC 292 Security and Resilience. Setelah pembahasan panjang di Bali 2015, Edinburgh-UK 2016 dan Jeju-Korea Selatan 2017, ISO Guidelines for the implementation of community-based landslide EWS diterbitkan menjadi standar ISO di Sidney-Australia pada 16 Maret 2018.

Kita patut berbangga karena ini adalah ISO pertama yang diajukan oleh negara berkembang di bidang kebencanaan.(rls/ws/bnpb/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan

Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan

Membuka 10 Juta Lapangan Kerja Versus Angkat PNS Baru

Ketua Kadin Soekarno-Hatta Ditahan terkait Penipuan Sewa Pesawat Kargo

Dede Farhan: Penjabaran dan Parameter Prinsip Negara Hukum

Hari Ini Baru Pengumuman, Kementerian PANRB: Pendaftaran CPNS Paling Cepat 26 September 2018

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2