Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
BNPB
Penandatanganan Kerjasama BNPB dan UGM, Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor di 24 daerah Perbatasan-Tertinggal-Pariwisata
2017-06-16 10:21:27
 

Foto bersama tim dari BNPB dan dari UGM.(Foto: Istimewa)
 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Menurut data BNPB sepanjang tahun 2016, bencana longsor merupakan 3 besar bencana yang terjadi di Indonesia setelah banjir dan angin puting beliung. Bencana longsor merupakan bencana yang paling mematikan dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan sebanyak 186 jiwa dari total korban bencana sebanyak 521 jiwa sepanjang tahun 2016. Jumlah kejadian bencana longsor juga mengalami kenaikan dari 515 kejadian di tahun 2015 menjadi 626 kejadian di tahun 2016.

Data BNPB menunjukan bahwa sekitar 40 juta warga negara Indonesia tinggal di daerah rentan tinggi-sedang bencana longsor, sehingga perlu prioritas penanganan pengurangan risiko bencana. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan merelokasi warga yang tinggal di daerah rentan, namun relokasi ini sangat sulit dilakukan, karena resistensi dari aspek sosial-ekonomi-budaya di masyarakat dan terbatasnya anggaran. Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dilakukan pada kondisi ini adalah dengan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui penerapan sistem peringatan dini.

Menurut UNISDR (2006) suatu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur kunci yang saling terkait, mulai dari (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan dan layanan peringatan, (3) penyebarluasan dan komunikasi, hingga (4) kemampuan merespons. Penerapan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat harus memperhatikan hubungan antar-ikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif di antara semua unsur tersebut. Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang terpusat pada masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2008-2016, Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan penerapan sistem peringatan dini bencana gerakan tanah di 50 daerah rawan longsor di 25 propinsi di Indonesia.

Sistem peringatan dini gerakan tanah yang diterapkan terdiri atas tujuh sub-sistem utama sebagai berikut, yang juga telah diusulkan menjadi SNI (Standar Nasional Indonesia): (1) penilaian risiko; (2) sosialiasi; (3) pembentukan tim siaga bencana; (4) pembuatan panduan operasional evakuasi; (5) penyusunan prosedur tetap; (6) pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi; (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan system peringatan dini gerakan tanah. Dengan demikian penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang merupakan cikal bakal terwujudnya ketangguhan bangsa.

Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, diadakan penandatanganan kerjasama penerapan sistem peringatan dini bertempat di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. BNPB diwakili oleh Medi Herlianto sebagai Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Edy Suryawan Purba sebagai Kasubdit Penyiapan Sumber Daya BNPB, dan Bambang Surya Putra sebagai Kasubdit Peringatan Dini BNPB. Dari UGM ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni yang diwakili oleh Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D. sebagai pelaksana tugas Dekan Fakultas Teknik UGM, Wakil Dekan dan Ketua Departemen. Kegiatan ini didukung oleh Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Kebencanaan (GAMA-InaTEK) UGM dan PT. Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM).

Dalam sambutannya, Ir. Medi Herlianto, CES., MM. menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, BNPB berupaya menurunkan indeks risiko bencana Indonesia. Fokus penerapan 24 sistem peringatan dini gerakan tanah pada tahun 2017 adalah di 4 daerah perbatasan/terluar, 4 daerah tertinggal dan 16 daerah pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia. BNPB berharap agar upaya ini juga diikuti oleh BPBD dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana di daerahnya. Untuk mendukung upaya ini, BNPB dan UGM juga mengadakan acara sosialisasi pada bulan Juli 2017 di Bali, kepada BPBD yang akan terlibat.

Selanjutnya Plt. Dekan Fakultas Teknik UGM juga menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap penggunaan produk-produk riset antar disiplin di bidang kebencanaan yang telah dibangun Fakultas Teknik UGM. Diharapkan inovasi teknologi di bidang kebencanaan terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di dalam dan luar negeri. UGM berencana akan membangun teaching industry yang mengintegrasikan inovasi teknologi hingga manufaktur.

Menilik sejarah terciptanya alat-alat deteksi dini gerakan tanah oleh UGM telah dimulai sejak tahun 2007-2008, dimana Bakornas-PB waktu itu (saat ini menjadi BNPB) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) ikut membidani lahirnya generasi pertama sistem peringatan dini sederhana buatan UGM yang dipasang di Kabupaten Banjarnegara, Situbondo dan Karanganyar. Sampai tahun 2016, Inovasi ini telah melahirkan 5 paten dimana sistem peringatan dini generasi ke-4 berupa alat-alat extensometer, tiltmeter, inclinometer, penakar hujan, ultrasonic sensor, IP Camera dan sistem telemetri telah dibangun oleh UGM dengan berbagai varian dan memiliki 95% komponen lokal.

Pada tahun 2014, sistem peringatan dini bencana longsor yang dikembangkan BNPB dan UGM sudah dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya pada tahun 2015, BNPB-BSN-UGM mengajukan sistem ini untuk menjadi internasional standar dalam ISO/TC 292 Security and Resilience. Setelah pembahasan panjang di Bali 2015, Edinburgh-UK 2016 dan Jeju-Korea Selatan 2017, ISO Guidelines for the implementation of community-based landslide EWS akan diundang menjadi standar ISO di Sidney-Australia pada Maret 2018. Kita patut berbangga karena ini adalah ISO pertama yang diajukan oleh negara berkembang di bidang kebencanaan.(rls/bh/rat)



 

 
   Berita Terkait > BNPB
 
  Penandatanganan Kerjasama BNPB dan UGM, Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor di 24 daerah Perbatasan-Tertinggal-Pariwisata
  BNPB Berpartisipasi Peringati HKSN 2014
  Kerjasama Multipihak, BNPB Luncurkan Buku Infografis Provinsi
  BNPB Ingatkan Jakarta Siaga Banjir Kamis Ini
  Sudah 3.760 Jiwa Warga Pulau Palue Mengungsi ke Pulau Flores
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

Jadi yang Ugal-Ugalan Itu, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?

 

  Berita Terkini
 
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Panglima TNI: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

Perppu Ormas Bentuk Kelalaian Pemerintah Membina Ormas

Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2