Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pilkada
Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada
2018-01-10 16:37:29
 

Ilustrasi.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Persaingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah selalu berpotensi terjadi praktik tidak sehat, berbagai macam cara digunakan lawan politik untuk menjatuhkan pesaingannya. Dari kampanye hitam sampai dengan memperalat aparat pemerintah guna kepentingan politik tentu tidak dibenarkan dalam aturan main berdemokrasi.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mewanti-wanti agar para penegak hukum jangan sampai diperalat pada momen Pilkada guna menjatuhkan salah satu pasangan calon.

"Harus dihentikan, saya kira yang harus dihindari seperti kata Kapolri jangan sampai aparat penegak hukum dipakai dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan," ujar Zainuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Untuk mangatisipasi cara-cara tidak sehat dalam Pilkada 2018 ini, dia mengatakan saat ini DPR tengah mempersiapkan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Nantinya, DPR akan mengundang Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Bawaslu, Mendagri dan KPU untuk rapat bersama. Selain itu, Bawaslu juga harus mengawasi institusi seperti Polri, TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada.

"Saya lagi mempersiapkan kita mengadakan rapat gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Polhukum Fadli Zon supaya rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu, KPK, Mendagri, KPU dan Komisi II dan III DPR," kata politisi F-PG itu.

Zainudin sepakat imbauan Kapolri bahwa semua proses hukum terkait paslon yang bertarung di Pilkada harus dihentikan. Sebab, dia khawatir para institusi penegak hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan pasangan tertentu. Pihaknya meminta proses hukum bagi calon kepala daerah bisa ditunda saat tahapan pilkada berlangsung.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang mendukung kebijakan tersebut. Menurut politikus Golkar itu, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penyelengaraan Pilkada yang berpotensi menyebabkan kerawanan. Tiga hal tersebut, katanya, harus dihindari agar Pilkada berjalan aman dan damai.

"Kita harus hindari betul isu-isu yang memancing karawanan seperti isu SARA, politik uang dan kampanye hitam di media sosial. Untuk itu, para institusi yang terlibat dalam Pilkada harus meredamkan isu-isu tersebut. Harus banyak mendorong faktor-faktor pendingin, dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama untuk mengimbau supaya Pilkada ini Pilkada damai," katanya.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

 

  Berita Terkini
 
BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur

Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran TV

Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda

Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2