Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
BPK
Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Hasil Audit Investigatif BPK
2018-02-01 08:02:26
 

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.(F-PG).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat penegak hukum diminta segera menindaklanjuti hasil temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan dugaan kerugian keuangan negara dalam pembanguan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja dan Kalibaru di Jakarta. Ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pimpinan BPK yang menyerahkan laporan hasil audit investigatif terhadap TPK Koja dan TPK Kalibaru di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, berdasarkan laporan BPK, adanya sejumlah penyimpangan serta indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar Rp 1,86 triliun di TPK Koja. Berikutnya, Rp 741,75 miliar dana diduga telah disimpangkan hingga mengakibatkan kerugian negara dalam proses pembiayaan pembangunan TPK Kalibaru.

Menurut Bambang, hasil audit ini membuktikan kerja Pansus Pelindo II yang dipicu oleh masalah di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) nyata adanya kerugian negara yang harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum. "Kami meminta penegak hukum, Kepolisian, KPK, Kejaksaan, bergerak menindaklanjuti temuan BPK ini," jelasnya.

Atas laporan itu, politisi F-PG itu juga meminta sejumlah komisi terkait di DPR, yakni Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI ikut mengawasi tindak lanjut temuan BPK itu. "Kami minta komisi terkait juga ikut mengawasi tindaklanjut temuan ini," imbuhnya.

Hal senada juga disampaiakn Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa temuan BPK ini sebaiknya segera dijadikan bahan bagi Pansus Pelindo II untuk segera menyelesaikan tugasnya. "Tentu Pansus Pelindo bisa diakhiri dengan temuan yang sejalan dengan temuan BPK kali ini," kata Fahri.

Sebelumnya Ketua BPK RI Moermahadi Soerja menyampaikan hasil pemeriksaan Investigasi Terminal Peti Kemas (TPK) Koja menyimpulkan adanya berbagai penyimpangan yang identik dengan Hasil Pemeriksaan Investigasi PT JICT yang terkait dengan proses perpanjangan perjanjian kerja sama yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, karena kedua proses perpanjangan tersebut dilakukan secara bersamaan.

"Laporan hasil audit investigatif terhadap proses pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja Jakarta Utara. Temuannya adalah adanya sejumlah penyimpangan serta indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II sebesar Rp 1,86 triliun," jelasnya.

Kemudain, dalam pemeriksaan Investigatif Pembiayan Pembangunan Terminal Kalibaru, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp 741,75 miliar. Sementara pemeriksaan Investigasi pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap I dengan nilai kontrak Rp 11,3 memerlukan waktu pemeriksaan lebih lama karena nilainya besar dan pekerjaan fisik yang komplek. (rnm/sc)



 

 
   Berita Terkait > BPK
 
  Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Hasil Audit Investigatif BPK
  Laporan Pemeriksaan Semester I, BPK Temukan 14.997 Permasalahan Senilai Rp27,39 T
  Tak Aneh Ada Pesanan WTP di Semua Lembaga
  Fungsi Pengawasan DPR Diperkuat Hasil Audit BPK
  BPK Menyerahkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 Kepada DPR
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur

Demo Jamper Tuntut Kajari Tuntaskan Tunggakan Kasus dan Kembalikan Aset Komura

Tim Mabes Polri Periksa Kejiwaan Pelaku Penyerangan Polsek Maro Sebo Jambi

Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal

Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2