Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Dewan Pers
Peneliti IPI: Jika Ketua Dewan Pers Tak Mampu, Silahkan Mundur!
2018-06-01 16:20:30
 

Ilustrasi. Dr Jerry Masie sebagai Pengamat Kebijakan dari Publik Indonesian Public Institute (IPI).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan yang dilayangkan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terhadap Dewan Pers dalam hal ini Yoseph Adi Prasetyo selaku ketua sudah tepat. Sidang ke 3 kalinya pada, Kamis (31/5) kemarin Pengacara yang mengaku dari wakil tergugat Dewan Pers masih juga tidak bisa menunjukkan dan memberikan bukti legal standing yang diminta majelis hakim.

Hal ini dilontarkan oleh Dr Jerry Masie sebagai Pengamat Kebijakan dari Publik Indonesian Public Institute (IPI) melalui siaran pers di Jakarta pada, Jumat (1/6).

Dia pun memuji langkah brilian yang diambil PPWI dan SPRI demi membantu wartawan.

Jerry merasa heran, dimana sudah tiga kali sidang, namun Ketua Dewan Persnya belum nongol-nongol atau tak kunjung hadir. Ia pun mempertanyakan ketidak-hadirannya itu.

"Ini sengaja dilakukan atau takut bersaksi dalam sidang. Mana mungkin pimpinan dewan pers tak paham soal kelengkapan berkas administrasi, saat mengeluarkan rekomendasi dan lainnya. Kalau memang sudah tak mampu memimpin lembaga ini, lebih baik step back atau mundur secara gentlemen," kata peneliti kebijakan publik dari Amerika ini.

Memang selama ini Jerry menilai ada sejumlah policy dari Dewan Pers yang berlawanan bahkan blunder.

Pada intinya tutur mantan Pemimpin Redaksi Thejakartatimes, ini jangan melemahkan tugas jurnalis tapi rangkul mereka tanpa membeda-bedakan.

"Jadi sebelum action, thinking first atau (berpikir terlebih dulu), jangan mikirnya telat. Contoh, surat terkait melarang wartawan minta THR di hari raya Idul Fitri yang dikeluarkan belum lama ini, banyak menuai kontroversi dan complain," ujar Jerry.

Setahu Jerry, baru kepemimpinan kali ini ada beberapa making decision-nya blunder. Apalagi saat berita hoaks 319 media abal-abal dan kriminalisasi terhadap wartawan, Dewan Pers hanya diam membisu tanpa tindakan.

"Kan bukan hanya urus UKW muda, madya dan utama tapi persoalan keselamatan pers harus diperhatikan. Bagaimana pendekatan terhadap mereka. Lakukan pembinaan dan pelatihan biar para jurnalis mangerti. Jangan seperti statement kementerian Kominfo, yang mana menyatakan bahwa mereka mendeteksi ada 43 ribu media abal-abal di Indonesia seperti yang disampaikan Samuel Pangerapan," tegasnya.

Bagaimana jika perusahaan persnya lengkap kata Jerry, seperti yang diatur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999? jangan perkeruh masalah.

"Jadi melihat persoalan jangan hanya dari satu sudut pandang, justru masalah besar diperkecil, kecil dihilangkan," ujarnya.(rls/hm/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial

Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

 

  Berita Terkini
 
SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy

KPPOD: Inspektorat Daerah Tidak Lakukan Pengawasan terhadap Netralitas ASN

Pendiri PKPI Tatto Sugiarto Pradjamanggala Wafat di Usia 80 Tahun

Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2