Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Proyek Kereta Cepat
Peneliti AEPI: Proyek KAC Jakarta-Bandung Produk Imperialisme Modus Infrastruktur
2018-12-26 11:20:03
 

Pengamat ekonomi Salamudin Daeng saat menjadi narasumber diskusi publik 'Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung: Mangkrak atau Batal', di bilangan Cikini Jakarta Pusat. Jakarta, Senin (24/12).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM -Salamudin Daeng sebagai pengamat ekonomi dan peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sebagai narasumber diskusi publik yang mengulas persoalan proyek Kereta Api Cepat (KAC) Indonesia-Cina trayek Jakarta - Bandung yang kini dituding tengah 'mogok' alias mangkrak.

Menurutnya hubungan kerjasama yang dijalankan di roda publik sektor transportasi, skema yang telah berjalan sejauh ini diawali pola pikir Inferior Mindset yang beranggapan 'China hebat' serta memiliki segala-galanya, dan kita Indonesia tidak sehebat China.

Patut diketahui bagaimana China dapat uang, bila mengingat sejarah krisis 2008 melanda Amerika lalu, hutang-hutang global mengalir ke ekonomi China, kata Salamudin saat berikan komentarnya saat menjadi pembicara di sesi diskusi publik yang digelar Lembaga Network for South East Asean Studies (NSEAS) bertema 'Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung: Mangkrak atau Batal', di bilangan Cikini Jakarta Pusat. Jakarta, Senin (24/12)

"Kemudian hingga sampai tahun 2014, dari total hutang global yang terbentuk 30 persen masuk dalam ekonomi 'negeri tirai bambu' itu. Perekonomian China tumbuh karena hutang," ujarnya mengkritisi.

Kalkulasinya, Salamudin Daeng mengatakan akumulasi hutang-nya China sampai saat ini mencapai sebesar US $ 31,7 triliun. Itu berapa ratus ribu triliun kalau dalam rupiah ? Tak dapat dibayangkan.

"China benar-benar ditopang oleh Hutang. Bahkan tetap berusaha memaksa hingga hari ini pertumbuhan ekonomi ditopang oleh Hutang, padahal tidak memungkinkan lagi," paparnya.

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi China mencapai 2 (dua) digit menurut keterangan Pemerintah China. Saat ini pertumbuhan ekonominya tidak lebih 6 (enam) persen menurut keterangan Pemerintah China. Sementara menurut analis ekonom Independen tak lebih dari 5 (lima) persen saja pertumbuhan ekonominya.

Mengacu data diatas, kata Salamudin, "Kisaran 1 % nya saja 5 juta kehilangan pekerjaan, maka kalau pertumbuhan ekonominya jatuh sampai 5 persen maka bisa mencapai 25 jutaan orang kehilangan pekerjaan disana," ungapnya.

"Maka itulah, memaksakan diri membangun apa saja, properti, infrastruktur yang padahal tidak terlalu diperlukan. Dipaksa untuk mempertahakan atau meningkatkan perekonomian. Soalnya, apabila pengangguran meluas, bisa terjadi pergolakan disana," jelas Salamudin.

Sementara, mencermati proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung nampak merugi, dan selalu menuntut subsidi Pemerintahnya. Maka itulah, Salamudin mengingatkan agar me'waspadai', soalnya disana di China proyek kereta merugi dan disubsidi Pemerintah. Perusahaan kereta cepat berupaya mempertahankan 'spending' proyek agar tidak bangkrut. Maka muncul mega proyek China semacam ini di Brazil, Kuala Lumpur, yang sumber dananya diperoleh dari global bond dari pasar keuangan.

Salamudin juga mengatakan, terutama ketika sudah dapat lisense dari sebuah pemerintahan maka perusahaan kereta cepat China bisa memperoleh hutang di pasar keuangan.

Begitu pula utang yang diberikan kepada Indonesia, sumbernya dari pasar keuangan. Awalnya, target pinjamannya yang diberikan dari mereka ke kita, tahap pertama US$ 4,8 miliar, kini tahap kedua 6,01 miliar US Dollar dan itu bisa berubah-rubah terus nominalnya. "Sampai sekarang saja saya belum dapat skema perjanjiannya, terkait dengan klausul-klausul dari nilai pinjaman dan perubahannya. urainya.

Padahal, KAC ini nanti akan dijalankan dengan skema public private partnership, pada ujungnya akan bebankan ke APBN kita melalui subsidi dan ke publik melalui tarif yang tinggi.

Namun, proyek yang digaransi pemerintah ini menjadi landasan bagi perusahaan China untuk mendapatkan hutang lagi, maka itu mesti dipelajari seksama terkait itu, cetus Salamudin mengingatkan.

"Ini produk Imperialisme, namun modusnya Infrastruktur. Tentu, dalam rangka perluasan jangkauan ekonominya". kata Salamudin Daeng.

Sementara saat ini Indonesia melakukan. currency swap dengan China. Kita jual bahan mentah, sumber daya alam, timah, nikel sementara kesini mereka jual barang jadi atau produk jadi kesini. "Kita yang tekor ini. Mestinya terima dollar yang lebih tinggi, namun terima sesuai patokannya China. Hebat juga orang kita bisa bikin curency swap dibawah naungan China sebesar 450 triliun, sindir Salamuddin Daeng. Kedepan defisit perdagangan dengan China akan 'gila' kedepan, karena kita impor produk untuk buat kereta cepat dan impor tenaga kerja. ujarnya miris.

Menurut Salamudin mengatakan bahwa, bila berpatokan pada kepentingan nasional, Infrastruktur semacam ini tidak menghasilkan keuntungan apa-apa bagi Indonesia.

"Malah hanya menjadikan Indonesia sebagai sasaran ekspansi kapitalisme yang tengah krisis atau menjadi dasar ekspansi negar lain yang tengah krisis. Karena cuma itu menopang pertumbuhan ekonomi China dan menahan pengangguran yang meledak di sana. Di Indonesia, 1 % penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 400 ribu orang berimbas pengangguran, Sedangkan di China 1% imbasnya 5 juta orang kehilangan pekerjaan," terangnya.

Skemanya, mereka (China) berikan hutang, sementara barang baku dan tenaga kerja dari sana. Di satu sisi, Indonesia tidak dapat apa-apa, malah pembangunan Infrastruktur dengan memberikan bahan modal, sementara bahan jadi diperoleh dari sana.

Salamudin melanjutkan, "terkait rencana 'privatisasi' mencakup sektor layanan publik kedepan mesti ditolak, karena bertentangan dengan Konstitusi," tegasnya.

Semisalnya seperti Jalan Tol, Kereta Cepat, dijalankan dengan privatisasi dan ditambah komersialisasi perlu diperhatikan. "Padahal seluruh hajat hidup melibatkan orang banyak, mestinya menjadi tanggung jawab negara. Ini malah nanti akan dikuasai oleh bangsa Asing," ungkapnya miris.

Proyek itu menghadapi krisis melanda negara Industri. Soalnya, hampir seluruh produk industri ini mengalami over production. Seperti misalnya, besi baja, otomotif, namun pada saat yang sama 'under consection'.

"Maka itu diberikan pinjaman proyek jangka panjang, soalnya 'under consumtion'. Sebenarnya Indonesia tidak mampu bayar, karena resiko naik, dipukul suku bunga, kurs dan nilai tukar. Semua analis internasional sudah tahu," papar Salamudin.

Akan tetapi dikarenakan ialah pasar keuangan, untuk menciptakan hutang-hutang baru yang dibentuk pasar keuangan (pasar global). Sejatinya, ujar Salamudin menambahkan, "mestinya proyek Infrastruktur seperti ini disiapkan menjadi 'senjata' atau alat untuk menciptakan lapangan kerja, maupun belanja produk-produk industri sendiri. Disayangkan sekali tidak bisa kita lakukan, karena 'Inferior Mindset' itulah," pungkas Salamudin Daeng.

Turut hadir narasumber selain Salamudin Daeng, pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi diskusi; Sri Bintang Pamungkas, Syahganda Nainggolan, Ichsannudin Noorsy, Amir Hamzah, Ramli Kamidin, serta Hidayat Matnoer dengan ratusan para tetamu undangan dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, seniman, dan publik.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Proyek Kereta Cepat
 
  Peneliti AEPI: Proyek KAC Jakarta-Bandung Produk Imperialisme Modus Infrastruktur
  Dr Noorsy: Batalkan KAC Jakarta-Bandung Perbudakan Modern!, Eksistensi Bangsa Tergadaikan
  Proyek KAC Jakarta-Bandung Mangkrak?, NSEAS Siap Gelar Diskusi Terbuka
  Mega Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ternyata Mangkrak!
  Komisi V Terima Aspirasi DPRD dan Masyarakat Bandung Barat Korban Proyek KA Cepat
 
ads

  Berita Utama
Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

  Berita Terkini
 
Harus Ada Langkah Preventif Atasi Karhutla

Presiden Jokowi Diharapkan Angkat Jaksa Agung dari Jaksa Karier

Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Agustus - September MPR Menggelar Acara Kebangsaan

Parpol Belum Maksimal Melakukan Pendidikan Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2