Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Pengangkatan Emir Moeis Dinilai Langgar Komitmen BUMN
2021-08-09 21:02:40
 

Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Keputusan Menteri BUMN menjadi pertanyaan yang dilontarkan banyak pihak. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Amin, penunjukkan juga dinilai melanggar komitmen BUMN.

Amin mengingatkan penunjukan direksi atau komisaris suatu perusahaan BUMN harus mengacu pada core value yang dibuat Kementerian BUMN. Komitmen yang dimaksud, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau biasa disingkat AKHLAK.

"Penunjukan direksi atau komisaris BUMN seharusnya mengacu kepada core value yang dibuat oleh Kementerian BUMN yaitu AKHLAK. Kalau menurut saya itu pelanggaran terhadap AKHLAK dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik," terang Amin ketika dihubungi Parlementaria, Senin (9/8)

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku sudah beberapa kali mengingatkan mitra kerjanya terkait pengangkatan direksi perusahaan pelat merah. Pemilihan komisaris mesti mengedepankan integritas dan moral. Untuk itu, pengangkatan Emir Moeis menjadi direksi dinilainya bertentangan dengan hal tersebut.

"Integritas dan moral harus diterapkan, biar pengangkatan komisaris perusahaan BUMN tidak jadi persoalan ya. Pengangkatan komisaris BUMN kan terus jadi sorotan masyarakat. Seperti ya ini, dimana penunjukkan Emir Moeis dan beberapa Komisaris BUMN sebelumnya yang dikritisi oleh public. Apalagi PT Pupuk Iskandar Muda juga sedang tidak baik-baik saja," jelas Amin.

Sementara, Anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga angkat suara terkait pengangkatan mantan koruptor Izedrik Emir Moeis mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P sebagai komisaris anak perusahaan BUMN holding pupuk, PT Pupuk Iskandar Muda.

Menurutnya, pengangkatan ini tidak menunjukkan pemihakan pada aksi pemberantasan korupsi.

"Padahal ini jadi masalah besar bagi Indonesia. Perlu diselidiki dasar penunjukan," ujar Mardani Ali Sera dalam akun Twitter-nya yang telah dikonfirmasi GenPI.co, Jumat (6/8). Menurutnya, ada kemungkinan pengangkatan tersebut menjadi klientelisme (pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik).

"Karena Emir bagian dari kelompok (koruptor). Bisa jadi ini bagian dari beban yang membuat BUMN tidak bisa bergerak maju," tuutrnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk mengawasi dengan seksama semua penunjukan direksi dan komisaris BUMN. "Agar mereka yang terpilih berintegritas dan profesional," katanya. Dirinya juga mengimbau BUMN untuk membenahi pola penunjukkan komisaris-komisaris baru.

Seperti diketahui, Emir Moeis melakukan aksi korupsinya saat menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI periode 2000 - 2003.

Emir Moeis ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Juli 2012 dan dijerat hukuman 3 tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Menurut hakim, politikus PDIP itu terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang sebesar US$ 357 ribu saat menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR.(GenPI/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
BAPERA Sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Minta Pemilik Holywings Diperiksa

Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2