Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Papua
Pengibaran Bendera Israel Menyalahi Aturan dan Menodai Perjuangan Diplomatik Indonesia
2018-05-21 06:29:25
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi' Munawar meminta pihak keamanan dan Pemerintah tegas dalam menindak pelaku Aksi pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel karena melanggar aturan. Dirinya memaparkan ada dua alasan prinsip, internalitas dan eksternalitas.

"Jika diperhatikan apa yang mereka lakukan sejatinya bukan sebuah peristiwa budaya dan agama, namun justru bentuk pengakuan eksistensi dan pengkultusan bendera Israel dari bangsa yahudi. Ironisnya dalam kegiatan tersebut tidak ada satupun bendera Indonesia. Bukti bahwa mereka melanggar konstitusi," ujar Rofi Munawar dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (20/5).

Secara internal Indonesia memiliki tata aturan dalam penggunaan bendera asing yang secara nyata telah dilanggar oleh komunitas Sion Kids. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Adapun secara eksternal, Indonesia selama ini dalam berbagai kebijakan negara dan sikap resmi senantiasa berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari misi Diplomatik nasional.

"Apa yang terjadi di papua sungguh telah melukai perasaan kita semua yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Aparat keamanan sudah sepantasnya bertindak preventif dan sensitif dalam menyikapi situasi ini." tegasnya.

Dirinya menambahkan, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Bunyi Pasal 3 ayat (1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia. Selain itu, di pasal 6 disebutkan Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangannya penggunaan itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum.

Dirinya menilai kegiatan sion kids jika dicermati ternyata sudah sering dilakukan dan bukan pertama kali. Selain menggunakan bendera Israel, komunitas itu juga lakukan kegiatan yang membangga-banggakan bangsa Israel. Sudah sepantasnya pemerintah daerah dan Pihak keamanan tegas menindak.

"Terlebih kegiatan tersebut menurut keterangan polisi diikuti ada tokoh-tokoh dari DPR Papua dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harusnya mereka paham dengan aturan!," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pawai pengibaran bendera Israel dengan mobil dan jalan kaki itu berlangsung di Jayapura pada Senin 14 Mei 2018. Setidaknya ada dua video yang beredar terkait aksi pengibaran bendera Israel yang diduga dilakukan dalam acara Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gedung Olahraga (GOR) Waringin Kotaraja Jayapura.

Lihat Video YouTube Aksi Konvoi dan Pengibaran Bendera Israel di Papua 14 Mei 2018:

(iek/aktual/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  Natalius: Pak Hasto, Ternyata Anda Tidak Bedanya dengan Kaum Kecebong, Produsen Hoaks
  Pengibaran Bendera Israel Menyalahi Aturan dan Menodai Perjuangan Diplomatik Indonesia
  Kepala Kampung Onggabaga Diduga 'Kurang Waras', Kepala Distrik Tutup Mata?
  Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi
  2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu

Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional

Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2