Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah Ďauto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace
JAKARTA, HUKUM - Apakah baru-baru ini kamu baru saja menyaksikan kejadian kerusakan atau pencemaran

Pencegahan Lebih Banyak Selamatkan Uang Negara
MEDAN Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin memaksimalkan fungsi pencegahan, karen

KPK Raih Penghargaan Program Humas Terbaik IPRAS 2014
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dua program kehumasan (Public Relations) yang dijalankan oleh Biro Hubung

   

  Berita Terkini >>
   
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain

SPONSOR & PARTNERS



















Perdata    
 
Sengketa Tanah
Penjualan Tanah di Cagar Budaya GPIB Immanuel Dipertanyakan
Friday 20 Dec 2013 04:32:00
 
Suasana Jumpa Pers Konsistorium, Kamis (19/12) di Caffe Pizza, Jakarta.(Foto: BH/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konsistorium Tim Warga Gereja Peduli GPIB (Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat) mengadakan Jumpa Pers, guna Mempertanyakan Majelis Sinode XIX GPIB atas Penjualan Tanah di Situs Cagar Budaya GPIB Immanuel, Pejambon, Jakarta Pusat.

"Konsistorium tim warga gereja peduli GPIB mempertanyakan tindakan penjualan tanah seluas 2,1 hektar yang merupakan bagian dari SHM Nomor 82, yang terletak dalam situs cagar budaya GPIB Immanuel, di jalan Medan Merdeka Timur 10 Jakarta oleh Majelis Sinode (MS) XIX GPIB kepada TNI AD," kata Pendeta Rohadi J. Sutisna kepada Wartawan, Kamis (19/12) di Caffe Pizza, Setia Budi Building, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav.62 Kuningan, Jakarta.

Secara rinci Rohadi memaparkan kronologis kejadian penjualan, diantaranya bahwa berdasarkan hasil keputusan PST GPIB di Makassar bulan Februari 2013, MS XIX GPIB menindaklanjuti penjualan tanah kepada TNI AD. Pada tanggal 24 Juli 2013 telah terjadi transaksi lewat transfer dana sebesar Rp78.080.241.406 atau tujuh puluh delapan miliar rupiah lebih ke rekening MS XIX GPIB di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bersumber dari pihak swasta.

"Pihak swasta itu yakni PT Palace Hotel, bukan dari negara (APBN). Nilai transfer tersebut adalah untuk membayar tanah seluas 21.183 m2, yang berarti tanah tersebut dijual dengan harga hanya sekitar Rp3,7 juta permeternya," ujar Rohadi.

Menurut Rohadi, bahwa, pada tanggal 25 Juli 2013 penandatanganan perjanjian pelepasan sebagian asset tanah SHM No.82 Situs Cagar Budaya GPIB Immanuel Pejambon di Direktorat Zeni TNI AD oleh Wakil Direktur TNI AD, Kolonel Csi. Satrio Medi Sampurno mewakili Aslog Kasad Mayor Jenderal TNI P. Prasetiyonto S.Ip.,SE.

"Informasi ini kami dapatkan dari kesaksian rekan pendeta dan warga jemaat GPIB, juga melalui pemberitaan majalah Arcus No.8 Edisi Oktober - Desember 2013, yang diterbitkan oleh MS GPIB untuk kalangan internal GPIB," ujar Rohadi.

Masih dari penjelasan Rohadi yang didampingi Alex Umboh dan Fajar Guayadi, bahwa gereja GPIB Immanuel DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 0128/M/1988 tanggal 27 Februari 1988 dan SK Gubernur DKI Jakarta, Nomor Cb. 11/I/12/1972 tanggal 10 Januari 1972 yang selanjutnya diperbaharui dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor: 475 tahun 1993 tanggal 29 Maret 1993.

SIKAP KONSISTORIUM

Mempertanyakan pengalihan kepemilikan, memisahkan dan mengubah fungsi asset tanah Situs Cagar Budaya GPIB Immanuel DKI Jakarta yang dilakukan oleh MS XIX GPIB, apakah telah medapat ijin dari Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur DKI Nomor 475 tahun 1993.

Meminta kepada Fungsionaris Majelis Sinode XIX GPIB yang melakukan proses transaksi, untuk menjaga kewibawaan entitas GPIB sebagai institusi Keagamaan yang membawahi 309 gereja-gereja GPIB di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga Keagamaan, GPIB mutlak mengedepankan sikap Moral dan Suara Kenabian-nya, dalam proses pelepasan tanah milik GPIB di situs Cagar Budaya GPIB Immanuel kepada Negara.

Para Fungsionaris Majelis Sinode XIX GPIB, patut bertanggung-jawab menjaga keutuhan internal GPIB, dan jangan membawa entitas GPIB ke dalam praktik pelepasan serta penjualan asset-nya diluar ketentuan dan perundang-undangan Negara maupun internal GPIB.

Para Fungsionaris Majelis Sinode XIX GPIB perlu mengkaji ulang pelaksanaan pemindahan dan peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan Situs Cagar Budaya GPIB Immanuel, Pejambon, Jakarta Pusat, yang pelaksanaannya diluar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membentuk Tim Independen yang anggotanya akan ditentukan oleh pihak Fungsionaris Majelis Sinode XIX GPIB, Majelis Jemaat GPIB Immanuel DKI Jakarta dan KONSISTORIUM Tim Warga Gereja Peduli GPIB. Tugasnya untuk melakukan audit/investigasi terhadap pelaksanaan pelepasan tanah milik GPIB di situs Cagar Budaya GPIB Immanuel kepada NEGARA, termasuk dalam menentukan harga yang wajar.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Sengketa Tanah

Masalah Pinang Babaris yang Dibangun Hotel Ibis & Mercuri Terus Dipersoalkan Sindoro
Penjualan Tanah di Cagar Budaya GPIB Immanuel Dipertanyakan
Redistribusi Lahan Eks PT Tratak Harus Segera Dilaksanakan
Melawan Kriminalisasi di Tanah Rampasan PTPN
Bupati Bogor Perpanjang Lahan HGU PT Hevea Indonesia, Petani Penggarap Diintimidasi
Tuntut Hak Kepemilikan Tanah, Ismail Malah Dijadikan Tergugat
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com