Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
KPU
Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
2018-06-16 05:58:15
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Kolegium Jurist (KJ) Institute, Ahmad Redi menerangkan proses pengundangan suatu aturan di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) hanya sebatas administrasi semata. Oleh karenanya tidak tepat apabila kementerian tersebut melakukan penilaian atas substansi sebuah aturan hingga tidak berkenan melakukan penomoran.

"Jadi penolakan pengundangan diberita negara tidak jadi kewenangan Kemenkumham, karena itu hanya aspek prosedural," ujar Redi saat memimpin rombongan KJ Institute beraudiensi dengan KPU di Jakarta Jumat (8/6) lalu.

Redi lantas mengatakan bahwa kewenangan untuk menilai substansi sebuah peraturan ada dibawah kewenangan Mahkamah Agung (MA). Dan sikap menunda penomoran suatu peraturan justru membuat peluang masyarakat untuk mengajukan uji materi atau judicial review (JR) ke MA menjadi terhambat. "Dan kita jadi tidak tahu apa benar ini bertentangan dengan UU," lanjut Redi.

Redi pun mengingatkan akibat yang timbul dari penolakan Kemenkumham menomorkan suatu peraturan, salah satunya potensi untuk digugat ke Ombudsman RI dengan tuduhan tidak menjalankan aturan sebagai mestinya. "Ini bisa dianggap maladministrasi karena tidak mau mengundangkan," tambah Redi.

Juga menurut Redi, Kemenkumham berpotensi melanggar UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan apabila dalam 10 hari pengajuan penomoran suatu peraturan tidak juga ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. "Semua pelayanan publik oleh negara itu maksimal 10 hari," tutur Redi.

Ketua KPU Arief Budiman mengucapkan terimakasih atas penjelasan dan pemaparan yang disampaikan KJ Institute. Dia mengatakan bahwa informasi yang disampaikan menambah pengetahuan lembaganya serta menunjukkan keinginan kuat dari masyarakat serta kelompok lainnya untuk mengatur pembatasan bagi calon legislatif mantan terpidana korupsi, kekerasan terhadap anak serta bandar narkoba. "KPU bertambah lagi semangatnya," pungkas Arief. (hupmas kpu dianR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > KPU
 
  Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
  PKPU Dapil dan Logistik Mulai Dibahas di DPR
  Jaga Kompetensi, Profesionalisme, Transparansi dan Integritas Satker
  Selain KPU, Institusi Lain Dihimbau Tidak Ikut Menghitung Suara
  KPU Resmikan Gerakan Coklit Pilkada Serentak 2018
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

 

  Berita Terkini
 
Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018

Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan

Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2