Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
KPU
Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
2018-06-16 05:58:15
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Kolegium Jurist (KJ) Institute, Ahmad Redi menerangkan proses pengundangan suatu aturan di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) hanya sebatas administrasi semata. Oleh karenanya tidak tepat apabila kementerian tersebut melakukan penilaian atas substansi sebuah aturan hingga tidak berkenan melakukan penomoran.

"Jadi penolakan pengundangan diberita negara tidak jadi kewenangan Kemenkumham, karena itu hanya aspek prosedural," ujar Redi saat memimpin rombongan KJ Institute beraudiensi dengan KPU di Jakarta Jumat (8/6) lalu.

Redi lantas mengatakan bahwa kewenangan untuk menilai substansi sebuah peraturan ada dibawah kewenangan Mahkamah Agung (MA). Dan sikap menunda penomoran suatu peraturan justru membuat peluang masyarakat untuk mengajukan uji materi atau judicial review (JR) ke MA menjadi terhambat. "Dan kita jadi tidak tahu apa benar ini bertentangan dengan UU," lanjut Redi.

Redi pun mengingatkan akibat yang timbul dari penolakan Kemenkumham menomorkan suatu peraturan, salah satunya potensi untuk digugat ke Ombudsman RI dengan tuduhan tidak menjalankan aturan sebagai mestinya. "Ini bisa dianggap maladministrasi karena tidak mau mengundangkan," tambah Redi.

Juga menurut Redi, Kemenkumham berpotensi melanggar UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan apabila dalam 10 hari pengajuan penomoran suatu peraturan tidak juga ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. "Semua pelayanan publik oleh negara itu maksimal 10 hari," tutur Redi.

Ketua KPU Arief Budiman mengucapkan terimakasih atas penjelasan dan pemaparan yang disampaikan KJ Institute. Dia mengatakan bahwa informasi yang disampaikan menambah pengetahuan lembaganya serta menunjukkan keinginan kuat dari masyarakat serta kelompok lainnya untuk mengatur pembatasan bagi calon legislatif mantan terpidana korupsi, kekerasan terhadap anak serta bandar narkoba. "KPU bertambah lagi semangatnya," pungkas Arief. (hupmas kpu dianR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > KPU
 
  KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
  Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT
  KPU Optimis, Pemilu Siap Diselenggarakan
  Ada 60 TPS Sulit Dijangkau, KPU Kaur Lakukan Analisis Giografis TPS untuk Pemilu 2019
  Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua

 

  Berita Terkini
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?

Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah

Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2