Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Tingkat Dasar
2017-08-10 16:54:58
 

Ilustrasi. Komplek Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendidikan politik dinilai cukup penting, untuk diberikan kepada generasi muda. Pemahaman tentang perpolitikan atau sistem ketatanegaraan bisa mulai diberikan sejak tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal itu bisa dimulai dengan mengunjungi gedung parlemen, guna mendapatkan pemahaman tentang peran dan fungsi keparlemenan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima 400-an Peserta Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2017 dari 34 Provinsi se-Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

"Pemahaman dan pendidikan politik sangatlah penting. Tinggal darimana kita mengawalinya. Kalau beberapa negara lain, dari tingkat Sekolah Dasar sudah diberikan pemahaman tentang politik. Walaupun sekedar kelembagaan, tetapi itu juga bagian dari pendidikan politik," jelas Johnson.

Untuk di Indonesia, Johnson melihat pendidikan politik diberikan pada tingkat menengah atas. Untuk itu, ia berharap agar kedepannya pendidikan politik dapat diberikan sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Misalnya bisa diperkenalkan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait DPR.

Kunjungan pelajar ke Kompleks Parlemen, menurut Johnson menjadi momentum untuk memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi DPR. Pasalnya, selama ini masih banyak orang yang belum memahami tentang DPR.

"Tetapi dengan kedatangan seperti ini, akan semakin luas pemahaman tentang DPR. Tidak seperti dipahami secara sempit oleh beberapa orang," imbuh Johnson.

Dalam kesempatan itu, Johnson menjelaskan berbagai fungsi dan peran seluruh Alat Kelengkapan Dewan, termasuk bagaimana mekanisme pembahasan anggaran maupun penyusunan Undang-undang. Ia menilai, pertanyaan sejumlah pelajar yang diajukan saat sesi tanya jawab, cukup kritis dan tajam.

"Harapannya, mereka tidak hanya mengetahui dan memahami secara sesaat. Mereka dapat terapkan, dan menjadi salah salah satu landasan berpikir dan melakukan tindakan, serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan bernegara. Pemahaman akan negara dan bangsa pun bisa dilestarikan," tutup Johnson.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Generasi Muda Jangan Alergi Politik
  Pembangunan Berkelanjutan Tergantung Kebijakan dan Arah Politik
  Tidak Hanya Kritik, Rakyat Perlu Terjun ke Politik
  Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Tingkat Dasar
  Muhammadiyah Lakukan Penguatan Pemberdayaan Kader di Bidang Politik
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

 

  Berita Terkini
 
Asas Ne Bis In Idem Tidak Berlaku untuk Setya Novanto

Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam

Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2