Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pilkada
Penunjukan Polisi Jadi Plt. Gubernur Tak Pantas
2018-01-30 08:23:55
 

Anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring,(Foto: doeh/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ASN yang mampu mengisi jabatan Plt. kepala daerah.

Anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan hal itu saat dimintai komentarnya, Senin (29/1), di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta. Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri menunjuk dua perwira tinggi Polri mengisi jabatan Plt. Gubenur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, yaitu Irjen Pol M. Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin. Dua provinsi ini dinilai rawan ancaman keamanan jelang pilkada serentak 2018.

Irjen Irawan sendiri saat ini menjabat Asisten Operasi Kapolri yang dipercaya menempati posisi Plt. Gubernur Jabar dan Irjen Martuani adalah Kepala Divisi Propam Polri yang ditempatkan sebagai Plt. Gubernur Sumut. Dua nama itu merupakan usulan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Soal penunjukkan Polri sebagai Plt. kepala daerah seperti memberi kesan pada pemerintah yang ketakutan dengan dua provinsi ini. Mengapa polisi harus menjadi Plt. gubernur. Sebaiknya dipertimbangkan lagi. Saya usul ambil saja dari Kemendagri sebagai Plt untuk dua provinsi itu," kilahnya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu mencontohkan, bila ada kerusakan televisi, sebaiknya dibawa ke montirnya, bukan ke tukang kayu. Itu salah penanganan. Begitulah politisi PKS ini mengiaskannya dengan penunjukan perwira tinggi Polri yang menjadi Plt. gubernur.(mh/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?

Dhawiya Anak 'Ratu Dangdut' Elvi Sukaesih Ditangkap Tim Ditnarkoba

Jokowi Lupa Perintahkan Menteri Atasi Banjir Jakarta

Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai

 

  Berita Terkini
 
HNW Sesalkan Teror ke Ulama Padahal Ulama Punya Peran Besar pada Indonesia

PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?

Zulhasan Ngopi Bareng 'Buaya Cinta' Bung Hotman Paris di #KopiJohny

Yusril: PBB Minta Bawaslu Mediasi dengan KPU Selesaikan Masalah di Monokwari Selatan

Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2