Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Polemik Polri Pj. Gubernur
Penunjukan Polisi Jadi Plt. Gubernur Tak Pantas
2018-01-30 08:23:55
 

Anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring,(Foto: doeh/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ASN yang mampu mengisi jabatan Plt. kepala daerah.

Anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan hal itu saat dimintai komentarnya, Senin (29/1), di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta. Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri menunjuk dua perwira tinggi Polri mengisi jabatan Plt. Gubenur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, yaitu Irjen Pol M. Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin. Dua provinsi ini dinilai rawan ancaman keamanan jelang pilkada serentak 2018.

Irjen Irawan sendiri saat ini menjabat Asisten Operasi Kapolri yang dipercaya menempati posisi Plt. Gubernur Jabar dan Irjen Martuani adalah Kepala Divisi Propam Polri yang ditempatkan sebagai Plt. Gubernur Sumut. Dua nama itu merupakan usulan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Soal penunjukkan Polri sebagai Plt. kepala daerah seperti memberi kesan pada pemerintah yang ketakutan dengan dua provinsi ini. Mengapa polisi harus menjadi Plt. gubernur. Sebaiknya dipertimbangkan lagi. Saya usul ambil saja dari Kemendagri sebagai Plt untuk dua provinsi itu," kilahnya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu mencontohkan, bila ada kerusakan televisi, sebaiknya dibawa ke montirnya, bukan ke tukang kayu. Itu salah penanganan. Begitulah politisi PKS ini mengiaskannya dengan penunjukan perwira tinggi Polri yang menjadi Plt. gubernur.(mh/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
  Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
  FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
  Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
  Pasangan DJOSS Ditengarai Lakukan Money Politik Pembagian Paket Sembako dan Kaos
 
ads

  Berita Utama
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo

Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas

Ditlantas PMJ Melakukan Pemetaan Titik Rawan Kemacetan Salama Ramadhan

 

  Berita Terkini
 
Operasi Bakamla Tangkap Dua Kapal Vietnam Tanpa Dokumen

Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi

Rekomendasi 200 Mubalig Versi Kemenag Dinilai Bingungkan Umat

Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri

Melindungi Polisi: Perspektif Kebijakan Hukum Indonesia

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2