Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Seminar
Peran Media Dalam Pemilu 2014
Tuesday 16 Jul 2013 18:37:55
 

Acara Seminar dan buka puasa bersama, yang mengambil tema, Nasional Peran Media dalam Konsulitasi Demokrasi Pada Pemilu 2014, di gedung dewan pers Jakarta Pusat, Selasa (16/7).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Seminar dan buka puasa bersama, yang mengambil tema, Nasional Peran Media dalam Konsulitasi Demokrasi Pada Pemilu 2014, di gedung dewan pers Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, Pengurus DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, Wakdiv Humas Mabes Polri, Brigjen Taufik, Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Budiman Sujakmiko, Iswandi Syahputra dari (KPI), Juri Andianto (KPU).

Menurt Andi Nurpati, Bagaimana keseimbangan pemberitaan media dalam pertisipasi pemilih, dan menurut Andi sangat sulit untuk mengontrolnya, apa lagi media-media tertentu yang di milik partai politik tertentu.

Ditambahkanya, peran media sangat penting dan di harapan pada pemilu 2014 tidak ada keberpihakan berarti, Media harus mampu meningkatkan optimesme publik, jadi jangan sebaliknya membuat masyarakat menjadi apatis terhadap pemilu.

Contoh anngota dewan, di beritakan pemalas, di beritakan yang negatif dan ini akan berimbas kepada calon pemilih, mereka akan menjadi apatis.

Sementara, Budiman Sujadmiko, menganggap persoalan media kita saat ini tidak sederhana, ada orang yang memimpin partai politi dan kemudian menguasai salah satu Media, ini salah satu contoh prilaku oligarki di bangsa kita.

Saya melihat bukan karena mereka orang media, sehingga orang yang di anggap bisnisnya sukses maka pantas menjadi pemimpin publik. Menjadi Presiden itu bukan privasi melainkan publik untuk menjadi pelayan publik.

"Ada semacam prilaku oligarki, ketika anda menjadi seorang yang sangat kaya, maka akan membeli segalanya.
Bila politik bicara soal pencitraan semata," pungkas Budiman.

Brigjen Taufiq, Wakadiv Humas Mabes Polri, menganggap selama ini permasalahan kita memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan itu di atur dalam UU.

"Kita berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang damai, dan menghidarkan tindakan anarkis dengan berpolitik yang benar, juga butuh peran media masa, yang berimbang faktual dan memenimalkan opini," ujar Brigjen Taufik.

Perlunya konfirmasi terhadap sumber Informasi dalam suatu peristiwa, media on-line, menjadi sumber informasi awal, Media On-Line dijadikan pemberitaan berikutnya dari pemberitaan elektronik.

Semoga apa yang kita diskusikan dapan memberikan kontribusi politik pada bangsa ini untuk pemili legestatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang.(bhc/put)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat

PD Sindir PDIP: Dulu BBM Naik Sampai Nangis-nangis!

Prajurit TNI dan Polri Jangan Menyakiti Hati Rakyat

Jokowi Restui WNA Jadi Direksi BUMN, Rizal Ramli: Ampun Deh!

Silaturahmi Ke Pesantren, Zulkifli Hasan: Sudah Waktunya Ulama dan Umara Bersatu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2